Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pantau Kesiapan New Normal Daerah, Pemerintah Bentuk Tim Khusus

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menurunkan tim khusus untuk melakukan pemantauan secara langsung ke daerah, guna memastikan kesiapan menghadapi era new normal.
Setelah masa PSBB berakhir, sejumlah provinsi atau kota/kabupaten memasuki era new normal./Twitter @JatimPemprov
Setelah masa PSBB berakhir, sejumlah provinsi atau kota/kabupaten memasuki era new normal./Twitter @JatimPemprov

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menurunkan tim khusus untuk melakukan pemantauan secara langsung ke daerah, guna memastikan kesiapan menghadapi era new normal.

Kepala Bidang Penyakit Tidak Menular Kemenko PMK Rama Prima Syahti Fauzi mengatakan berdasarkan hasil temuan di lapangan, khususnya di wilayah Kota Depok, baik rumah sakit maupun Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat masih terus berupaya memaksimalkan kesiapan.

"Siap tidak siap harus siap. Tim ini kita lakukan untuk melihat sejauh mana kesiapan daerah, terutama berkaitan dengan fasilitas kesehatan, baik yang ada di RS maupun yang tersedia di Pemerintah Kab/Kota melalui Dinkes-nya," ujar Rama dikutip dalam siaran resmi, Jumat (19/6/2020).

Dia mengungkapkan fasilitas yang tersedia di rumah sakit rujukan Covid-19, seperti di RSUI, sudah mumpuni. RSUI ditunjuk sebagai jejaring pemeriksaan Covid-19 level nasional melalui Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/214/2020.

Selain itu, meskipun sudah mempunyai sertifikat RS paripurna dan secara kapasitas sudah mumpuni, kendati dari segi fasilitas laboratorium untuk pemeriksaan Covid-19 yang ada di RSUI belum sempat distandadisasi.

"Mungkin yang lain juga begitu, karena memang laboratorium Bio Safety Level-2 (BSL-2) itu harus memenuhi standar keamanan dari komite penilai yaitu Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK). Standarnya adalah SNI," jelasnya.

Sementara itu, imbuh Rama, Dinkes Kota Depok melaporkan bahwa proses tracing atau penelusuran kontak masih terkendala akibat sinkronisasi data yang belum tersistem secara baik khususnya mengenai data epidemologi dengan data hasil laboratorium. "Masalah data sangat penting karena kalau datanya tidak lengkap, tracing akan sulit dilakukan," katanya.

Selanjutnya, pemerintah melakukan evaluasi dan meminta Kemenkes agar memperbaiki sistem feedback-nya dan sistem tracking."Jadi ketika pusat meminta kab/kota melakukan penelusuran kontak sekaligus diinfokan NIK-nya berapa dan nomor kontaknya berapa," lanjutnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Nurbaiti
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper