Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPR: Saatnya Pemerintah Mulai Program Kartu Prakerja Era Normal Baru

Anggota DPR dari FRaksi Golkar mengingatkan pemerintah untuk memulai Program Kartu Prakerja saat era new normal.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 05 Juni 2020  |  19:03 WIB
Ilustrasi - Kartu Prakerja - ANTARA
Ilustrasi - Kartu Prakerja - ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Yahya Zaini, mengatakan sudah saatnya pemerintah kembali ke mekanisme awal pelaksanaan Program Kartu Prakerja melalui pelatihan offline maupun online seiring dengan rencana penerapan kehidupan normal baru.

Politisi Golkar itu mengatakan pelatihan tatap muka bisa mempunyai komposisi kurikulum 30 persen teori. Sedangkan 70 persen berupa praktik.

"Sangat tepat untuk memberikan bekal keterampilan bagi pekerja yg dirumahkan, terkena PHK atau pelaku UMKM yang kehilangan pekerjaan akibat Covid-19," kata Yahya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2020).

Dia menerangkan bahwa dalam praktik Kartu Prakerja selama ini, pelatihan tatap muka membutuhkan alokasi waktu rata-rata dua minggu. Sedangkan, jumlah peserta terbatas 16 orang setiap angkatan, sehingga cara seperti itu dinilai sangat efektif.

Akan tetapi, Yahya berpendapat bahwa yang perlu dirancang ulang adalah biaya pelatihannya. Bila dilihat program tersebut mematok biaya pelatihan tatap muka berkisar 4 juta per orang.

Adapun untuk insentif dapat diturunkan menjadi 300 ribu per bulan selama tiga bulan.

"Dengan demikian, jumlah peserta yang dapat dijangkau juga akan mengalami koreksi menjadi sekitar empat juta orang," kataya.

Lebih jauh legislator dari dapil Jawa Timur VIII itu mengatakan pelatihan tatap muka akan memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berjumlah sekitar 305 dan tersebar di seluruh Indonesia. Sebanyak  21 BLK milik pusat dan 284 milik pemda dengan daya tampung sebanyak 275.000 orang.

"Tentu harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.”

Dia yakin dengan mengembalikan ke desain pelatihan tatap muka atau offline seperti desain awal, maka hal itu akan mampu meredam kritik masyarakat terhadap pelaksanaan Program Kartu Prakerja yang selama ini dilaksanakan secara online. Akan tetapi, dalam masa transisi sekarang ini, kata Yahya, dapat diterapkan pola mix atau gabungan pelatihan online dan offline.

Pelatihan online tetap diperlukan terutama untuk jenis-jenis pelatihan yang tidak tersedia di BLK.

"Pelatihan online juga lebih diminati oleh peserta milenial. Sehingga akan terjadi pembagian peran yang sinergis antara pelatihan online dan offline," tambahnya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr kartu prakerja
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top