.jpg)
Bisnis.com, JAKARTA - Mafia alat kesehatan disebut-sebut memanfaatkan penanganan wabah Covid-19 untuk mengambil keuntungan.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengingatkan perlunya kewaspadaan terkait sinyalemen tersebut.
Hal itu disampaikan politisi PDI Perjuangan tersebut saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan sejumlah pimpinan perusahaan BUMN farmasi seperti PT Kimia Farma, PT Indofarma, PT Bio Farma dan PT Pharos hari ini, Selasa (21/4/2020).
Akibat situasi yang berkembang, Aria Bima mengatakan pentingnya transparansi pola pendistribusian alat kesehatan dan obat-obatan oleh perusahaan farmasi. Menurutnya, dalam situasi seperti saat ini, tidak boleh ada pihak yang memamfaatkan kesempatan untuk memburu rente.
“Jangan sampai penanganan Covid-19 ini akhirnya masuk ke lingkaran pemburu rente sebagaimana dituduhkan, termasuk BUMN farmasi dan pengusaha swasta,” ujarnya.
Bahkan dia mengatakan ada tuduhan di media sosial bahwa para mafia itu berkolaborasi dengan para politisi Komisi VI DPR.
Atas tuduhan itu, Aria Bima menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut-ikut dalam pengadaan alat kesehatan.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam mengatakan belum optimalnya usaha perusahaan BUMN farmasi Indonesia dalam mengambil peran dalam menangani wabah Covid-19.
Menurutnya, perusahaan farmasi tersebut belum memperkuat industri dalam negeri sehingga ketergantungan pada luar negeri tinggi.
Dia juga menduga ada permainan dalam mekanisme pengadaan dan produksi obat-obatan selama ini. Mufti mengatakan sebagain besar obat-obatan yang dijual oleh BUMN farmasi berasal dari luar negeri.
Padahal, ujarnya, perushaan itu seharusnya bisa berinovasi dengan memproduksi obat sendiri dan bekerja sama dengan industri lainya.
“Jangan-jangan Anda merupakan bagian dari mafia itu sendiri,” ujarnya mengeritik perusahaan tersebut.
