22 Koruptor Ini Berpotensi Bebas Jika Revisi PP Warga Binaan Disahkan, Setnov Salah Satunya

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch mencatat ada 22 terpidana korupsi berpotensi bebas. Hal itu bisa terjadi jika PP No.99/2012 tentang Syarat dan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disahkan Presiden Joko Widodo.

Salah satu koruptor yang berpotensi bebas tersebut adalah mantan Ketua DPR RI Setya Novanto alias Setnov.

Usulan revisi PP itu berasal dari Menkumham Yassonal Laoly, dengan dalih untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan lembaga permasyarakatan.

Peneliti ICW Kurnia Ramdhana mengatakan jika revisi PP itu disahkan, sejumlah narapidana dapat langsung dibebaskan. Tapi, lanjut Kurnia, hingga saat ini masih belum jelas apa yang menjadi kriteria agar terpidana korupsi dinyatakan bebas dari masa tahanan.

“Apakah seorang terpidana korupsi mesti sudah berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani dua pertiga masa tahanan dipenuhi keduanya atau cukup salah satu saja,” kata Kurnia saat memberi keterangan pers secara daring kepada awak media di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Kendati demikian, dia menggarisbawahi, jika revisi PP itu disahkan Presiden, bisa dipastikan sejumlah terpidana korupsi dapat segera keluar dari lapas. Misalkan, ia menyebut nama OC kaligis, 78, Patrialis Akbar, 61, Surya Dharma Ali, 63, Setya Novanto, 64, dan Siti Fadhila, 70.

Data Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2018 menyebutkan bahwa jumlah narapidana seluruh Indonesia mencapai 248.690 orang. Sebanyak 4.552 orang di antaranya adalah narapidana korupsi. Artinya, narapidana korupsi hanya 1.8 persen dari total narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan.

Daftar Terpidana Kasus Korupsi yang Berpotensi Dibebaskan karena Revisi PP 99/2012

(sumber ICW)

No	Nama	Profesi	Kasus	Kerugian Negara/Suap	Waktu Vonis	Lama Vonis	Umur
1	Oce Kaligis	Pengacara	Suap ketua Pengadilan Tata Usaha Negara	USD 27 ribu dan 5 ribu dollar Singapura	2015	7 tahun	77 tahun
2	Suryadharma Ali	Mantan Menteri Agama	Korupsi penyelenggaraan Haji dan Dana Operasional Menteri	Rp 27 miliar dan 17 juta riyal Saudi	2016	10 tahun	63 tahun
3	Setya Novanto	Mantan Ketua DPR RI	Korupsi pengadaan KTP Elektronik	Rp 2,3 triliun	2018	15 tahun	64 tahun
4	Patrialis Akbar	Mantan Hakim Konstitusi	Suap Uji Materi UU Peternakan	USD 10 ribu dan Rp 4 juta	2017	7 tahun	61 tahun
5	Siti Fadilah Supari	Mantan Menteri Kesehatan	Pengadaan alat kesehatan	Rp 5,7 miliar	2017	4 tahun	70 tahun
6	Ramlan Comel	Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor	Suap penanganan perkara	USD 58 ribu dan Rp 495 juta	2014	7 tahun	69 tahun
7	Jero Wacik	Mantan Menteri ESDM	Suap Dana Operasional Menteri	Rp 5 miliar	2016	8 tahun	70 tahun
8	Fredrich Yunadi	Pengacara	Merintangi pemeriksaan Setya Novanto	-	2018	7,5 tahun	70 tahun
9	Dada Rosada	Mantan Walikota Bandung	Korupsi dana bansos	Rp 40 miliar	2014	10 tahun	72 tahun
10	Rusli Zainal	Mantan Gubernur Riau	Suap dana PON Riau 2012 dan izin kehutanan	Rp 265 miliar	2014	10 tahun	62 tahun
11	Barnabas Suebu	Mantan Gubernur Papua	Korupsi proyek perencanaan fisik untuk PLTA	Rp 43 miliar	2015	8 tahun	73 tahun
12	Bambang Irianto	Mantan Walikota Madiun	Korupsi proyek Pasar Besar Madiun, gratifikasi, dan pencucian uang	Rp 48 miliar	2017	6 tahun	69 tahun
13	OK Arya Zulkarnaen	Mantan Bupati Batubara	Gratifikasi proyek di Kabupaten Batubara	Rp 8 miliar	2018	5 tahun 6 bulan	63 tahun
14	Masud Yunus	Mantan Walikota Mojokerto	Suap pembahasan perubahan APBD	Rp 1,4 miliar	2018	3,5 tahun	68 tahun
15	Imas Aryumningsih	Mantan Bupati Subang	Suap perizinan pembuatan pabrik di Subang	Rp 410 juta	2018	6,5 tahun	68 tahun
16	Dirwan Mahmud	Mantan Bupati Bengkulu Selatan	Suap proyek pengerjaan jembatan di Kab Bengkulu Selatan	Rp 1 miliar	2019	4,5 tahun	60 tahun
17	Setiyono	Mantan Walikota Pasuruan	Suap proyek dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp 2,2 miliar	2019	3,5 tahun	64 tahun
18	Budi Supriyanto	Mantan anggota DPR RI	Suap program aspirasi pembangunan infrastruktur jalan di Maluku	Rp 4 miliar	2016	5 tahun	60 tahun
19	Amin Santono	Mantan anggota DPR RI	Suap dana perimbangan keuangan daerah	Rp 3,3 miliar	2019	8 tahun	70 tahun
20	Dewie Yasin Limpo	Mantan Anggota DPR RI	Suap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro Papua	Rp 1,7 miliar	2016	8 tahun	60 tahun
21	Billy Sindoro	Direktur Operasional Lippo Group	Suap izin pembangunan Meikarta	Rp 16 miliar dan 270 ribu dollar Singapura	2019	3,5 tahun	60 tahun
22	Johanes Kotjo	Pemegang saham BlackGold Natural Resources Ltd	Suap proyek pembangunan PLTU Riau-1	Rp 4,75 miliar	2018	4,5 tahun	69 tahun