Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Mengapa Indonesia Tak Bisa Lockdown?

Menurut Maria Vita Racic (27), WNI yang bersuamikan warga Prancis, mengaku cukup panik ketika Presiden Prancis,Emmanuel Macron memutuskan lockdown kala pandemi Covid-19 di Eropa.
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis.com 26 Maret 2020  |  11:54 WIB
Petugas menggunakan baju khusus berjaga di luar pintu masuk ke gedung perumahan Hong Mei House di Cheung Hong Estate di distrik Tsing Yi, Hong Kong, China, Selasa (11/2/2020). Pemerintah Hong Kong mengevakuasi warga di sebuah gedung setelah dua pasien di Pusat Perlindungan Kesehatan yang berasal dari tempat tersebut terinfeksi virus corona. Bloomberg - Justin Chin
Petugas menggunakan baju khusus berjaga di luar pintu masuk ke gedung perumahan Hong Mei House di Cheung Hong Estate di distrik Tsing Yi, Hong Kong, China, Selasa (11/2/2020). Pemerintah Hong Kong mengevakuasi warga di sebuah gedung setelah dua pasien di Pusat Perlindungan Kesehatan yang berasal dari tempat tersebut terinfeksi virus corona. Bloomberg - Justin Chin

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan pemerintah untuk tetap melakukan pembatasan sosial dengan karantina ketimbang lockdown total untuk meredam kasus virus corona dinilai paling cocok untuk karakter masyarakat Indonesia yang berbeda dari negara lain di Asia ataupun Eropa.

Menurut Maria Vita Racic (27), WNI yang bersuamikan warga Prancis, mengaku cukup panik ketika Presiden Prancis,Emmanuel Macron memutuskan lockdown kala pandemi Covid-19 di Eropa.

 “Awal-awal virus menyebar tak ada instruksi penting, cuma peringatan tetap cuci tangan seperti biasa, lalu akhir Februari baru saran setop cium pipi dan salaman,” ungkap Vita kepada Bisnis melalui pesan singkat beberapa waktu yang lalu.

 Mulai akhir Februari, ibu satu anak perempuan ini mengaku sekolah di daerah pusat pun mulai tutup, hingga Macron memutuskan menutup semua instansi sekolah.

Vita juga masih ingat kelangkaan masker di Prancis mulai akhir Februari 2020 seiring dengan pemberhentian aktivitas publik.

“Baru hari Sabtu kemarin [14 Maret 2020] pemerintah umumkan mulai minggu tengah malam, restoran, bar, tempat hiburan harus tutup. Begitu pula tempat ibadah. Perusahaan juga sejak Jumat sudah menyuruh pegawainya work from home,” jelasnya.

 Alhasil, sejak awal pekan ini, Senin (16/3/2020) transportasi publik dan area taman kota bahkan mulai tutup. Hanya saja, Vita mengakui masih banyak warga Prancis  yang keluyuran dengan mobil pribadi ke kota-kota lain atau ke desa.

 “Memang sejak pekan lalu beras habis, pasta habis, toilet paper kosong di market. Orang pada gila-gilaan belanjanya, chaos,” kenang Vita.

 Untuk menjamin kondisi tetap stabil, Vita menyatakan mulai 17 Maret 2020, perbatasan Schegen Area dan non-EU pun ditutup. Pemerintah juga memberikan hukuman bagi masyarakat yang masih keluyuran dengan denda 38-135 euro.

Di Hong Kong

Sementara itu, mahasiswa asal Indonesia di Hong Kong, Jeffry Oktavianus (27) punya pengalaman yang berbeda ketika menghadapi pandemi Covid-19.

Jeffry menyebut sejak Covid-19 merebak di Wuhan akhir 2019, pemerintah Hong Kong sudah menganjurkan work from home sejak akhir Januari 2020.

Pegawai negeri sipil setempat juga mulai dirumahkan sampai Februari 2020. Adapun yang paling ekstrem, aktivitas sekolah dan kuliah sudah diberhentikan sampai April 2020.

 “Meski begitu masih banyak yang bisa aktivitas keluar beli bahan makanan, jadi residen tidak terlalu dibatasi,” tutur Jeffry kepada Bisnis.

 Selama penyebaran Covid-19 di Wuhan, pemerintah Hong Kong juga menutup 12 pintu masuk perbatasan ke China, dan hanya 3 pintu yang masih diizinkan beroperasi sesuai protokol.

Jeffry menambahkan, jika pemerintah menemukan ada warga Hong Kong yang terdeteksi baru melakukan perjalanan dari negara rentang Covid-19, semua warga negara itu harus karantina di rumah sendiri, atau di hotel, dan juga pusat karantina yang telah disediakan pemerintah.

 “Pemerintah juga menyediakan subsidi 10.000 dolar Hong Kong per orang, buat residen di atas 18 tahun. Ada juga pemangkasan pajak untuk perusahaan, pangkas suku bunga, dan subsidi listrik. Ini tujuanya bantu pendapatan mereka yang terganggu gegara Covid-19,” sambungnya.

 Dia menambahkan, seperti halnya pemerintah Prancis pemerintahan di Hong Kong juga memberlakukan hukuman untuk memberi efek jera bagi warga yang masih berkeliaran selama upaya pemutusan mata rantai Covid.

 “Yang kabur dari kewajiban karantina itu pelanggaran kriminal. Dicari sama polisi,” tuturnya.

 Jeffry yang merupakan kandidat doctor di Departemen Media and Communications di City University of Hong Kong menambahkan, masalah hoaks dan kepanikan Covid-19 tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di negara lain termasuk Hong Kong.

Oleh sebab itu, dia mengimbau pentingnya komunikasi yang transparan antara masyarakat dan pemerintah.  

 “Harus ada saluran informasi yang transparan dan selalu update soal status Covid-19 supaya warga bisa menghindari lokasi tersebut atau mengantisipasi bila tinggal di daerah tersebut,” tuturnya.

 Di Indonesia, Presiden Joko Widodo tak mau mengambil langkah lockdown dan memilih melakukan tes massal masif atau rapid test per 20 Maret 2020.

Sulit Melakukan Lockdown

Menurut sosiolog dari Universitas Indonesia Imam Prasodjo langkah ini diambil pemerintah karena ada beberapa kesulitan jika melakukan opsi lockdown.

 Sebagai contoh, imbauan awal yang sederhana social distancing alias pembatasan sosial saja sulit dicerna masyarakat Indonesia. Tercermin dari aktivitas di ruang publik seperti pasar tradisional yang masih sangat ramai.

Selain itu, para pengunjung maupun pedagang di pasar tradisional belum semua memakai alat pelindung diri (APD). Padahal, mayoritas pengunjung pasar adalah perempuan yaitu ibu rumah tangga yang bahkan masih membawa anak-anak ikut ke pasar.

 “Ini berkaitan dengan perilaku sosial masyarakat. Kalau Wuhan di China bisa mengendalikan itu karena kebijakan politiknya sentralistik. Di Indonesia tidak bisa, maka kita mengadopsi model Korea Selatan yang lebih cocok,” tutur Imam.

 Dia menambahkan pemerintah perlu segera memberi kebijakan yang lebih tegas terkait pembatasan sosial di ruang publik krusial seperti contohnya pasar.

Dia mengajukan usul agar pemerintah bisa menyusun strategi dan sumber daya manusia (SDM) yang bisa mengelola pasar online atau belanja kebutuhan pangan sehari-hari secara daring. Sehingga, pembatasan sosial yang diambil pemerintah bisa tepat sasaran. 

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona lockdown
Editor : Nancy Junita
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top