Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

#GejayanMemanggilLagi Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Diperkirakan aksi ini akan diikuti sekitar 1.000 orang. Mereka menolak omnibus law RUU Cipta Kerja. Menurut mereka, aturan sapu jagat itu merugikan banyak pihak, termasuk buruh tulis dan buruh pabrik.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 09 Maret 2020  |  09:58 WIB
#GejayanMemanggilLagi Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Mahasiswa melakukan teatrikal ketika menggelar aksi Lawan Politik Uang di Jalan Urip Sumoharjo Solo, Jawa Tengah, Selasa (26/6). - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Sekitar seribuan demonstran yang menyatakan penolakan terhadap omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan berkumpul di Gejayan, Yogyakarta, Senin (9/3/20200 siang untuk menyuarakan tuntutannya melawan aturan sapu jagat itu hari ini.

Pengunjuk rasa yang bergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak ini mengumpulkan massa yang datang dari berbagai latar belakang. Ada mahasiswa, buruh, aktivis lingkungan, jurnalis, dosen, dan musisi.

Mereka memberi nama aksi itu rapat rakyat parlemen jalanan #GejayanMemanggil #GagalkanOmnibusLaw. Bahkan, tanda pagar (tagar) #GejayanMemanggilLagi menjadi trending topik medis sosial Twitter Indonesia paga ini.

"Gerakan kolektif melawan penindasan," begitu kata Humas Aliansi Rakyat Bergerak, Kontra Tirano, Senin, (9/3/2020).

Mereka yang bergabung dalam aksi tersebut diantaranya adalah mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, Universitas Kristen Duta Wacana, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Widya Mataram, dan BEM Sekolah Tinggi Multimedia MMTC Yogyakarta.

Perwakilan kampus-kampus tersebut membuat poster-poster yang isinya menyatakan turun ke jalan. Gambar-gambar berlatar unjuk rasa itu beredar di WhatsApp.

Kontra pun mengatakan, Aliansi Rakyat Bergerak tak sekadar menggelar aksi unjuk rasa. Mereka telah membaca omnibus law dan membuat segepok kajian.

Dari hasil kajian yang dilakukan bersama, pasal-pasal dalam omnibus law dinilai berbahaya untuk buruh, mengancam kelestarian lingkungan, mengancam kesejahteraan buruh perempuan, dan mengintervensi pers.

"Kami bahas lewat konsolidasi dengan berbagai jaringan," kata Kontra sambil menyatakan bahwa gerakan bersama ini punya landasan dan konsep sebagai pijakan untuk mengkritik pemerintah.

Mereka menunjukkan kajian setebal 104 halaman dalam bentuk pdf. Misalnya tinjauan omnibus law dari perspektif ekonomi politik, ketenagakerjaan, pertanian dan persaingan usaha, pendidikan, investasi, kegiatan berusaha, dan tata ruang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahasiswa omnibus law cipta kerja

Sumber : Tempo

Editor : Andya Dhyaksa

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top