Bisnis.com, JAKARTA - Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar, bertemu Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket di Jakarta, Rabu (19/2/2020). Pertemuan itu membahas tentang MoU Helsinki yang nilai belum terealisasi penuh.
Malik Mahmud dalam pertemuan itu mengatakan implementasi MoU Helsinki belum sepenuhnya terealisasi hingga kini. Padahal kesempatan itu sesuai dengan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia 15 Agustus 2005.
"Ada beberapa poin yang belum terlaksanakan. Saya beberapa waktu lalu berjumpa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), membahas tentang MoU Helsinki dan respon Presiden sangat bagus," ujar di Kedubes Uni Eropa, Jakarta, melalui keterangan resmi, Rabu (19/02/2020).
Presiden Jokowi kata dia, berharap poin-poin yang belum terselesaikan dapat segera diselesaikan, terutama terkait butir MoU bendera dan lambang Aceh. "Presiden meminta waktu tiga bulan," ujar Wali Nanggroe.”
Menurutnya, harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi Aceh terpuruk saat konflik yang berkepanjangan. Namun, setelah perjanjian damai, pihaknya berkeinginan untuk menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah investor bagi siapa pun. "Karena kondisi Aceh sekarang sudah aman," sebutnya.
Pada pertemuan itu, Wali Nanggore mengundang Dubes Uni Eropa untuk berkunjung ke Aceh, agar dapat melihat langsung perkembangan Bumi Serambi Makkah itu beserta potensi investasi yang ada di sana. "Direncanakan Dubes akan datang pada tanggal 2 Maret 2020,” katanya.
Sementara itu, Dubes Uni Eropa Vincent Piket menyambut baik pertemuan tersebut. Hasil pertemuan kata dia akan dilaporkan ke pimpinan di negaranya.
"Karena saya masih baru sebagai Dubes, saya belum terlalu agresif. Namun saya akan laporkan ke pimpinan di negara saya, apa yang saya dapatkan hari ini. Karena ini sesuatu yang sensitif," ujar Vincent. Dia menyebut akan mencari investor untuk Aceh agar mau berinvestasi di provinsi paling barat Sumatera itu.
Dalam pertemuan Wali Nanggroe didampingi Ketua Partai Aceh / Komite Peralihan Aceh Muzakir Manaf, Ketua DPR Aceh Dahlan Djamaluddin, Wakil Ketua KPA Kamaruddin Abubakar, Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas, Ketua KPA wilayah Bireuen, Darwis Djeunib, Juru Bicara KPA Azhari Cage dan Staf Khusus Wali Nanggroe Muhammad Raviq.
