Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma`ruf Amin mengatakan skema pemulangan 660 mantan anggota ISIS asal Indonesia di luar negeri perlu dibahas secara komprehensif.
Pemerintah menyebut sedang menyusun dua skema terkait nasib pada teroris asal Indonesia di luar negeri. Dua draf tersebut terbagi atas keputusan yaitu dipulangkan atau tidak dipulangkan.
Wapres menyebut dua pilihan itu harus dikaji secara matang. Apalagi pemerintah tidak ingin para teroris dapat menularkan radikalisme kepada masyarakat.
"Ini saja kita virus Corona saja kita harus berhati-hati bahkan dilakukan observasi, isolasi dulu, nah ini juga harus dipikirkan [teroris lintas batas], kalau menular berbahaya juga," katanya di Kantor Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Ma`ruf Amin menekankan agar skema tersebut dibuat sebaik mungkin dan tidak memberi dampak buruk kepada masyarakat lain. "Jadi memang itu bahasannya komprehensif lah, belum ada kesimpulannya, kita tunggu saja, ya," ujarnya.
Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengatakan pemerintah sedang menyusun rencana yang arif untuk ratusan teroris di luar negeri tersebut.
Baca Juga
"Kita tunggu saja sambil menunggu pemerintah dalam hal ini punya kearifan tersendiri terhadap warga negaranya yang salah jalan," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Menurut Jimly, warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dilarang terlibat dalam perang untuk kepentingan negara lain. Namun, apabila bersikeras menjadi sukarelawan dalam kelompok ekstrimis, mereka bisa terancam kehilangan paspor.
Setidaknya sekitar 660 teroris lintas batas asal Indonesia berada di sejumlah negara. Seluruhnya telah terdata oleh pemerintah termasuk alamat para teroris.
Namun, sebagian menyebut jumlah teroris asal Indonesia mencapai 1.100 orang, meski belum diketahui secara rinci. Beberapa di antaranya seperti Suriah, Turki, dan Afganistan.
