Jokowi Kembali Singgung Rencana Ibu Kota Baru

Pesiden Joko Widodo kembali menyinggung soal ibu kota baru. Dalam Pencanangan Pelaksanaan Sensus 2020, orang nomor satu RI tersebut mengatakan Jawa sudah terlalu padat.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 24 Januari 2020  |  16:16 WIB
Jokowi Kembali Singgung Rencana Ibu Kota Baru
Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Pesiden Joko Widodo kembali menyinggung soal ibu kota baru. Dalam Pencanangan Pelaksanaan Sensus 2020, orang nomor satu RI tersebut mengatakan Jawa sudah terlalu padat.

"Karena magnetnya ada di sini, di Jakarta. nah magnetnya digeser ke ibu kota yang baru, agar ada magnet lagi untuk pemerataan penduduk, pemerataan ekonomi," katanya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Jokowi menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dia miliki, 56% atau sekitar 149 juta jiwa masyarakat Indonesia menjadi penghuni pulau Jawa.

Hal ini pun berpengaruh pada kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, yakni 58%. Padahal Jawa hanya satu pulau di antara lebih kurang 17.000 pulau yang ada di wilayah Indonesia.

Jokowi pun menjanjikan ibu kota baru akan memiliki situasi yang sangat berbeda dengan DKI Jakarta. Dia mengklaim pemerintah telah merancang sedemikian rupa agar ibu kota baru bebas banjir dan macet.

"Dan yang paling penting yang ingin kita bangun adalah sebuah peradaban baru di mana penggunana transportasi massal sebanyak-banyaknya," tambah Jokowi.

Dalam sebuah video yang ditampilkan, ibu kota baru mensinergikan antara alam dan peradaban modern. Pembangunan di dalamnya terlihat menyatu dengan topografi wilayah tersebut.

Jokowi pun berharap ibu kota baru bukan hanya memberikan tata kota anyar. Akan tetapi juga membentuk sebuah peradaban baru dengan kultur dan pola kerja yang dapat bersaing secara global.

"Karena ke depan persaingan akan semakin berat. Negara yang cepat akan kalahkan yang lambat," kata Jokowi.

Adapun seperti diketahui, pemerintah telah memutuskan memindahkan ibu kota negara ke Kalimatan Timur. Pembangunan diperkirakan akan menelan biaya Rp466 triliun.

Sebanyak 20% rencananya akan menggunakan dana APBN dan 26,40% dari investasi langsung dari BUMN, BUMD, serta swasta lokal maupun asing. Sisanya, 54,40% melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Ibu Kota Dipindah, IKN

Editor : Rustam Agus
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top