Bisnis.com, JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) malam ini merayakan Tahun Baru Imlek 2571 bersama komunitas Tionghoa seluruh Indonesia dengan mengangkat tema “Pancasila Tegak, Kebhinekaan Kuat, Maju Indonesiaku”.
Wakil Ketua Umum DPP PKB, Ida Fauziah dalam sambutannya mengatakan bahwa perayaan Imlek tahun ini merupakan bentuk penghargaan pada persamaan dan keadilan bahwa semua warga negara adalah sama di depan hukum.
Menurutnya, tidak boleh ada dan tidak boleh terjadi diskriminasi di Indonesia termasuk terhadap etnis Tionghoa melalui semangat Imlek.
“Bagi PKB Imlek adalah peringatan untuk selalu mewujudkan keadilan dan persamaan,” ujar Ida Fauziah dalam acara tersebut.
Selain dihadiri dihadiri oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid serta Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan dan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, para undangan dari kalangan kepala daerah dan perwakilan Kedutaan Besar negara asing juga tampak hadir pada acara tersebut.
Pada kesempatan itu Ida Fauziah menegaskan bahwa PKB tidak pernah absen merayakan Imlek sebagaimana yang telah berlangsung sejak 18 tahun lalu.
Dia juga mengapresiasi prakarsa Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang telah membuka jalan bagi kaum Tionghoa untuk merayakan Imlek secara terbuka.
“Presiden ke empat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dinilai sebagai sosok yang melepaskan kekangan warga Tionghoa selama puluhan tahun. Warga Tionghoa kini bisa mengekspresikan kebebasannya merayakan Imlek atau Tahum Baru Cina dan Cap Go Meh setelah pencabutan Inpres terkait pelarangan itu,” katanya.
Saat menjadi Presiden RI, Gus Dur mencabut Inpres No 14/1967 karena bertentangan dengan UUD 1945. Sebelum dicabut, Inpres tersebut selama puluhan tahun mengekang warga Tionghoa sehingga tak bisa bebas melaksanakan budaya mereka.
Menurutnya, hal itu pula yang melandasi PKB sebagai satu-satunya partai politik yang tidak pernah absen menyambut Imlek. Karena menurutnya, perayaan Imlek adalah salah satu wujud penolakan partai pimpinan Muhaimin Iskandar ini terhadap bentuk diskriminasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
