Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ekonomi Korea Utara Berhasil Tumbuh

Produk domestik bruto Korea Utara meningkat sekitar 1,8 persen pada tahun lalu, dibandingkan dengan kontraksi sebesar 4,2 persen pada 2018.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un/Reuters
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonomi Korea Utara tumbuh untuk pertama kalinya dalam tiga tahun pada 2019, dan diperkirakan terus meningkat pada 2020.

Menurut laporan Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan atau United Nations Conference on Trade and Development (UNCTD), produk domestik bruto Korea Utara meningkat sekitar 1,8 persen pada tahun lalu, dibandingkan dengan kontraksi sebesar 4,2 persen pada 2018.

Tidak hanya itu, dengan pencapaian tersebut bahkan UNCTD memperkirakan pertumbuhan ekonomi Korea Utara dapat naik hingga 2,2 persen pada tahun ini, dan sebesar 2,8 persen pada 2021.

Adapun, menurut Bank Sentral Korea Selatan penurunan ekonomi Korea Utara pada 2018 adalah kinerja terburuk sejak 1997 ketika serangkaian kekeringan, banjir, dan kebijakan ekonomi yang gagal menyebabkan kelaparan yang mematikan.

Meski begitu, Korea Utara terus berjuang di tengah banyaknya sanksi ekonomi. Media yang dikelola pemerintah mengatakan pada awal bulan ini bahwa negara itu tidak berniat untuk memperdagangkan senjata nuklirnya demi mencabut sanksi ekonomi.

Terbaru, Pemerintah Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi terhadap dua perusahaan asal Korea Utara. Kedua entitas tersebut dikatakan terlibat dalam pengiriman tenaga kerja Korea Utara ke luar negeri, tindakan yang melanggar sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dilansir Reuters, Departemen Keuangan AS memasukkan Namgang Trading Corp. (NTC) dan perusahaan penyedia fasilitas penginapan asal Korut yang berbasis di China, Beijing Sukbakso, ke dalam daftar hitam AS.

Langkah ini justru dilakukan ketika pemerintah AS berusaha melanjutkan kembali pembicaraan  untuk mendesak Korea Utara mengakhiri program senjata nuklirnya.

Dalam pernyataannya, Departemen Keuangan AS memaparkan bahwa Korut telah meremehkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengamanatkan semua negara memulangkan pekerja Korea Utara pada akhir tahun lalu demi menghentikan perolehan pendapatan untuk pemerintahan Kim Jong Un.

"Ekspor pekerja Korea Utara meningkatkan pendapatan ilegal bagi pemerintah Korea Utara yang melanggar sanksi AS,” tutur Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin.

Pihak Depkeu AS memang tidak menyebutkan secara spesifik negara-negara mana yang menjadi tujuan pengiriman tenaga kerja Korut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Finna U. Ulfah
Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper