Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) membacakan amar putusan nomor perkara 56/PUU-XVII/2019 dan 58/PUU-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (11/12/2019) - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Premium

'Hukuman' Mantan Koruptor di Hari Sumpah Pemuda

12 Desember 2019 | 09:55 WIB
MK mengubah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) yang berisi persyaratan calon kepala daerah.

Kabar24.com, JAKARTA — Guna memberlakukan jeda 5 tahun bagi mantan terpidana korupsi untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu waktu lama mencapai kata mufakat.

Sebagaimana diberitakan, MK mengubah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) yang berisi persyaratan calon kepala daerah.

Bila aturan lawas membolehkan bekas narapidana korupsi maju pilkada dengan modal publikasi kepada publik, per 11 Desember 2019 mereka mesti menunggu 5 tahun setelah menghirup udara bebas.

Perubahan norma tersebut berkat uji materi Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Kedua LSM tersebut memasukkan gugatan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada ke Kepaniteraan MK pada 11 September 2019.

Selanjutnya, MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pada 8 Oktober. Berdasarkan masukan dari sidang panel, ICW dan Perludem memperbaiki permohonan pada 18 Oktober disusul dengan sidang perbaikan pada 24 Oktober.

Ternyata, sidang perbaikan adalah sidang terakhir yang dilaksanakan untuk perkara ICW dan Perludem. MK berketetapan tidak lagi menggelar sidang pleno untuk mendengarkan keterangan pemerintah, DPR, saksi, atau ahli.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top