Premium

'Hukuman' Mantan Koruptor di Hari Sumpah Pemuda

MK mengubah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) yang berisi persyaratan calon kepala daerah.
Samdysara Saragih
Samdysara Saragih - Bisnis.com 12 Desember 2019  |  09:55 WIB
'Hukuman' Mantan Koruptor di Hari Sumpah Pemuda
Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) membacakan amar putusan nomor perkara 56/PUU-XVII/2019 dan 58/PUU-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (11/12/2019) - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Kabar24.com, JAKARTA — Guna memberlakukan jeda 5 tahun bagi mantan terpidana korupsi untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah, para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu waktu lama mencapai kata mufakat.

Sebagaimana diberitakan, MK mengubah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) yang berisi persyaratan calon kepala daerah.

Bila aturan lawas membolehkan bekas narapidana korupsi maju pilkada dengan modal publikasi kepada…

Anda sedang membaca Premium Konten
Silahkan daftar gratis atau login untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Editor : Stefanus Arief Setiaji
KOMENTAR


Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top