Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan validasi data melalui Satu Data akan siap dimulai 2020.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan One Data adalah solusi mewujudkan validasi data. Hal ini mengingat hingga saat ini, masih terdapat perbedaan antara satu lembaga dengan lembaga lain.
Terkait hal ini, Suharso mengatakan bahwa Kementerian PPN/Bappenas akan menghitung penduduk Indonesia dengan hitungan yang valid sebagai landasan penguatan data.
Pada 2020 mendatang, akan dilakukan Sensus Penduduk oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kebetulan, BPS berada di bawah koordinasi Bappenas. Nanti akan kami buat menjadi One Data menggunakan teknologi Big Data sehingga terjadi data yang valid yang bisa dijadikan rujukan," ujar Suharso dikutip siaran pers, Sabtu (23/11/2019).
Data yang Valid
Selain itu, data luas tanah dan data hasil panen bisa dikelola dengan lebih baik. Oleh sebab itu cara yang paling baik untuk membenahi One Data ini adalah dengan merujuk pada data pajak.
Suharso mengatakan satu-satunya data yang dikatakan benar-benar valid adalah data yang dimiliki Bank Indonesia karena berdasarkan transaksi perbankan.
“Untuk itu, One Data dan Big Data menjadi solusi untuk mewujudkan data yang valid,” pungkas Suharso.
Apresiasi dari Risma
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengapresiasi langkah Kementerian PPN/Bappenas yang hendak membuat One Data.
Risma pun mengakui, menyatukan data di daerah, khususnya di Pemkot Surabaya, bukan langkah mudah. Risma mengusulkan BPS menghitung langsung dengan studi lapangan dengan melakukan survei.
Risma membeberkan untuk menyatukan data di Pemkot Surabaya dengan data pajak tidak pernah ketemu, sulit sekali.
Di Surabaya, dia harus langsung turun ke lapangan, karena menurut data, Surabaya mengalami peningkatan ekonomi sebesar 7% saja.
“Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat Surabaya yang miskin,” ujar Risma.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
