Bisnis.com, JAKARTA - Kedutaan Besar Selandia Baru untuk Indonesia dan Parlemen negara tersebut mengunjungi Menko Polhukam Mahfud MD di kantornya. Perwakilan negara itu mempertanyakan tentang kasus kekerasan di Papua.
Kunjungan itu berlangsung kurang dari satu jam. Rombongan ditemani oleh Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya.
Kepada awak media, Tantowi Yahya mengatakan bahwa di dalam ruang Mahfud MD, mereka membahas tentang situasi hukum dan politik yang sedang terjadi di Tanah Air.
"Kemudian secara spesifik juga dijelaskan masalah Papua dan komitmen Indonesia untuk selesaikan berbagai masalah pelanggaran HAM dan masalah masa lalu," katanya di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Dia mengatakan untuk negara maju seperti Selandia Baru, isu HAM selalu menjadi masalah penting baru mereka. Namun dirinya bersyukur Menko Polhuham Mahfud MD dapat menjelaskan berbagai perkara secara gamblang.
Terkait kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, dia mengaku sejumlah kalangan di negara tersebut mendukung perlawanan yang dilakukan masyarakat Papua. Akan tetapi tanggapan itu tidak mewakili persyataan dari negara.
"Adanya suara yang mendukung Papua itu adalah opini pribadi, dari beberapa anggota parlemen, kemudian media dan NGO.Tapi sikap resmi pemerintah selandia baru tidak berubah. Mereka mendukung wilayah teritorial Indonesia di mana di dalamnya termasuk Papua," sebutnya.
"Selandia Baru itu selalu mendukung kedaulatan Indonesia, mereka menghormati wilayah teritorial Indonesia dari Sabang sampai Merauke," terangnya.
Selain mengunjungi Kemenko Polhukam, Dubes dan Parlemen Selandia Baru sebelumnya telah bertemu dengan Pimpinan DPR, DPD serta Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Usai perjalanan ke Indonesia, perwakilan negara itu akan bertolak ke India.
