Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Agus Rahardjo : Kalau Ada OTT KPK Berarti Tidak Ada Sinergi yang Baik antara Kejaksaan dan Polri

Menurut Agus Rahardjo operasi tangkap tangan (OTT) KPK terjadi karena sinergi kejaksaan tinggi/kejaksaan negeri dengan pihak Polri di daerah tidak berjalan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 13 November 2019  |  17:10 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo saat menjawab pertanyaan peserta publik hearing di ruang rapat Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (7/11/2019). - Antara
Ketua KPK Agus Rahardjo saat menjawab pertanyaan peserta publik hearing di ruang rapat Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (7/11/2019). - Antara

Bisnis.com, BOGOR - Ketua KPK Agus Rahardjo memaparkan bahwa OTT KPK mencerminkan tidak berjalannya sinergi antara Kejaksaan dan Polri.

Menurut Agus Rahardjo operasi tangkap tangan (OTT) KPK terjadi karena sinergi kejaksaan tinggi/kejaksaan negeri dengan pihak Polri di daerah tidak berjalan.

"Saya titip pesan kepada Pak Jaksa Agung dan Pak Kapolri kalau sampai ada OTT berarti tidak ada sinergi yang baik antara kejaksaan dan Polri karena fungsi pencegahan tidak berjalan dengan baik. Jadi, ini perlu dievaluasi supaya fungsi pencegahan betul-betul berjalan," kata Agus di Bogor, Rabu (13/11/2019).

Agus mengatakan hal tersebut dalam panel diskusi pada Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019.

Menurut Agus, hingga saat ini KPK sudah berupaya untuk mendorong soliditas aparat penegak hukum, khususnya terkait dengan penanganan perkara korupsi dengan melibatkan KPK, Polri, maupun Kejaksaan.

"Soliditas ini penting karena sering kita masing-masing tidak punya informasi yang baik. Oleh karena itu, KPK sudah mengenalkan elektronik SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan berbentuk elektronik), ini aplikasi sudah kami serahkan ke Kejagung dan Kepolisian. Akan tetapi, sampai hari ini efektivitasnya belum kelihatan," ungkap Agus.

Padahal, menurut Agus, bila tiga lembaga penegak hukum itu mengisi SPDP, penanganan masalah korupsi menjadi jelas.

"Jadi, kejari menangani korupsi berapa dan perkembangan seperti apa. Jadi, jangan sampai tidak jelas, jadi jangan sampai maju mundur, maju mundur tidak jelas. Di KPK sendiri pun bapak ibu dari kejari, kejati, atau Kepolisian bisa melihat KPK itu penanganannya seperti apa saja," ucap Agus.

Terkait dengan sejumlah kepala daerah yang terkena OTT KPK karena kedapatan melakukan suap-menyuap terkait dengan jabatan, Agus meyakini hal itu sudah diketahui Kapolres dan Kajari.

"OTT itu saya yakin Kapolres dan Kajari sudah mendengar. Nah, itu kalau diingatkan seperti Pak Presiden sampaikan tolong dihentikan. Itu pasti akan lebih baik dibanding penindakan," tegas Agus.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kejaksaan OTT KPK

Sumber : Antara

Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top