Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo meminta supaya demonstrasi sesekali tidak dijaga oleh polisi.
Pernyataan itu disampaikan Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2019) seusai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.
Menanggapi pertanyaan jurnalis mengenai tudingan bahwa pemerintahan Jokowi mengekang kebebasan berpendapat, Moeldoko menyatakan demokrasi Indonesia sudah maju. Menurutnya, tidak ada pengekangan kebebasan berpendapat.
Seperti diketahui salah satu organisasi yang memperhatikan isu-isu hak asasi manusia (HAM), Lokataru Foundation, menilai kebebasan berpendapat saat ini banyak sandungan. Kebebasan berpendapat itu dinilai berujung pada dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Kepala Negara.
Moeldoko mengatakan Presiden selalu mengatakan bahwa negara tidak pernah mengekang kebebasan berpendapat.
"Tadi presiden mengatakan, coba sekali-sekali polisi tidak perlu jaga itu demo. Ini maknanya apa? Presiden sangat peduli soal itu," kata Moeldoko yang menyatakan bahwa Presiden menyampaikan pesan itu dalam rapat internal.
Moeldoko mengatakan polisi perlu menjauh dari lokasi demonstrasi. Apabila terjadi tindakan yang mengandung unsur kekerasan, ujar Moeldoko, polisi baru datang. Pengamanan demonstrasi dinilai jangan terlalu ketat.
"Ya, tadi beliau (Presiden) mengatakan seperti itu. Tapi menurut saya perlu kita coba, jangan kita pakai cara-cara lama. Makanya waktu (demonstrasi Mei) di Bawaslu kemarin saya sudah meminta kepada polisi, jangan kontak langsung," kata Moeldoko.
