Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyatakan tingkat prevalensi stunting balita di Indonesia mengalami penurunan, sesuai hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI).
Survei tersebut dilakukan secara terintegrasi dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS pada Maret 2019 dan melibatkan 320.000 rumah tangga.
Setelah dicacah oleh Susenas, rumah tangga yang memiliki balita didatangi lagi untuk melihat status gizi balita, dengan memperhatikan ukuran berat dan tinggi badannya.
Dalam sotf launching hasil SSGBI, di Kemenkes, Jumat (18/10/2019), Nina Moeloek menyatakan prevalensi stunting balita mengalami penurunan dari 30,8% tahun 2018 (Riskesdas 2018) menjadi 27,67% tahun 2019.
“Jadi menurun sekitar 3%. Tentu ini menggembirakan,” katanya.
Dia menjelaskan, penurunan prevalensi stunting merupakan hasil dari lima pilar penanggulangan stunting yang telah dijalankan, yakni komitmen pimpinan mulai pusat sampai dengan daerah, kampanye nasional dan strategi perubahan perilaku, konvergensi (lintas sektor, pusat dan daerah), ketahanan pangan dan gizi, serta pemantauan dan evaluasi.
Baca Juga
“Khususnya konvergensi multisektoral dan pusat dengan daerah, dan ini ke depan harus terus dipertahankan dan lebih digencarkan agar target penurunan stunting tahun 2024 menjadi 19% tercapai,” imbuhnya.
Dia menegaskan, pembangunan SDM adalah sangat vital untuk membawa bangsa Indonesia unggul dan berdaya saing di tataran global. Kesehatan dan pendidikan merupakan inti dari pembangunan SDM yang produktif, mandiri, dan unggul.
Indonesia sudah masuk dalam Low Middle Income Country (LMIC) menuju Upper Miiddle Income Country (UMIC). Untuk menuju ke UMIC, Indonesia harus meningkatkan kualitas SDM agar produktif, sebagai investasi manusia.
Dilihat dari dinamika demografi, Indonesia akan mendapatkan “bonus demografi”, yang ditandai dengan besarnya proporsi usia produktif pada 2030.
“Kalau kelompok usia produktif ini tidak disiapkan dengan baik, maka Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk menjadi negara dengan pendapatan tinggi,” tutur Menkes.
Sementara itu, Kepala Badan Litbang Kesehatan Siswanto mengatakan persoalan status gizi, khususnya pengendalian masalah pendek/ kerdil/ tengkes, merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Pasalnya, kesehatan (status gizi) adalah fondasi dalam membangun SDM berkualitas.
Pemerintah telah menetapkan program percepatan penurunan stunting menjadi program prioritas nasional, yang dikerjakan secara sinergis oleh oleh 23 Kementerian/ Lembaga. Adapun, fungsi pemantuan dan evaluasi, ditugaskan presiden kepada Kemenkes dan BPS.
“Oleh karena itu Kemenkes bersama BPS setiap tahun akan melakukan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) untuk melihat progres program penurunan stunting,” katanya.
