Bisnis.com, JAKARTA – Pejuang kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda, menyatakan dirinya mempertimbangkan untuk bertemu Presiden Joko Widodo dengan sejumlah syarat untuk menyelesaikan masalah di Papua Barat.
Dalam pernyataan tertulisnya, Benny yang merupakan Ketua Gerakan Pembebasan Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) menyatakan mempertimbangkan untuk bertemu Jokowi dengan enam syarat.
Pernyataan itu disampaikan menyusul munculnya sejumlah pemberitaan bahwa Presiden Jokowi siap bertemu Benny Wenda. Pemberitaan itu muncul setelah Jokowi ditanya oleh jurnalis apakah bersedia bertemu dengan Benny Wenda atau tidak.
Dikonfirmasi mengenai pernyataan Benny itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan Benny perlu bertemu dengan dirinya dulu sebelum bertemu Presiden. "Ya, sebelum (ketemu) Pak Jokowi, ketemu saya dulu. Enak saja langsung ketemu Presiden," kata Moeldoko, Kamis (10/10/2019).
Dalam pernyataan tertulis yang dirilis di situs ULMWP, Benny menyatakan dirinya mempertimbangkan bertemu Jokowi dengan enam syarat. Syarat itu meliputi:
- Keinginan masyarakat Papua Barat sejak lama untuk referendum atau menentukan nasib sendiri atas kemerdekaannya dimasukkan ke dalam agenda pertemuan.
- Pertemuan dilakukan melalui mediasi pihak ketiga seperti Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) atau negara pihak ketiga.
- Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB diperbolehkan untuk mengunjungi Papua Barat seiring dengan desakan yang dibuat oleh 18 negara Pasifik pada Forum Kepulauan Pasifik ke-50 pada Agustus 2019.
- Seluruh 16.000 personel polisi dan militer tambahan yang dikirim ke Papua sejak Agustus 2019 segera ditarik.
- Seluruh tahanan politik dibebaskan, termasuk Buchtar Tabuni, Bazoka Logo, Steven Itlay, Surya Anta, Agus Kossay dan semua mahasiswa yang ditangkap dalam kerusuhan baru-baru ini.
- Semua batasan untuk memasuki Papua Barat untuk media dan lembaga non-pemerintahan internasional dicabut.
Pernyataan mengenai kesediaan bertemu pejuang kemerdekaan Papua itu disampaikan oleh Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019), ketika ditanya oleh jurnalis mengenai usulan pertemuan antara dirinya dan kelompok pro-referendum Papua.
“Enggak ada masalah, bertemu saja kok, dengan siapapun akan saya temui kalau memang ingin ketemu,” katanya.
Seperti diketahui, perhatian terhadap isu Papua kian intens belakangan ini menyusul serangkaian kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah di sana. Presiden sebenarnya telah bertemu dengan sejumlah tokoh Papua di Istana Negara belum lama ini, tapi dianggap tidak mewakili kelompok pro-referendum Papua.
Politisi Papua dari DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solosa mengharapkan pemerintah membuka dialog dengan tokoh Papua yang memiliki ideologi konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Dialog itu juga diharapkan melibatkan pihak ketiga.
Dia mengingatkan soal pengalaman Aceh, provinsi yang juga pernah berjuang untuk merdeka dari Indonesia. Pada saat itu, negara membuka ruang dialog.
