Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Guru Besar UI: Isu Diskriminatif, Rasisme dan HAM Dari OPM Tidak Punya Dasar

JAKARTA--Guru Besar Ilmu Hukum Internasional pada Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana akhirnya angkat bicara mengenai sejumlah isu di wilayah Papua dan Papua Barat.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 06 Oktober 2019  |  16:55 WIB
Warga mengungsi di Mapolres Jayawijaya saat terjadi aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh di Wamena, Jayawijaya, Papua, Senin (23/9/2019). - ANTARA/Marius Wonyewun
Warga mengungsi di Mapolres Jayawijaya saat terjadi aksi unjuk rasa yang berakhir rusuh di Wamena, Jayawijaya, Papua, Senin (23/9/2019). - ANTARA/Marius Wonyewun

Bisnis.com, JAKARTA – Guru Besar Ilmu Hukum Internasional pada Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana akhirnya angkat bicara mengenai sejumlah isu di wilayah Papua dan Papua Barat.

Isu diskriminatif, rasisme hingga isu hak asasi manusia (HAM) yang kerap digulirkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di bumi cendrawasih beberapa hari terakhir dinilai tidak memiliki dasar.

Menurutnya, pemerintah sudah meratifikasi berbagai perjanjian Internasional yang pada intinya Pemerintah berkomitmen menghapus segala bentuk disktriminasi, khususnya bagi kaum minoritas, termasuk perempuan.

“Jadi tuduhan diskriminatif sehingga perlu ada Pemerintahan alternatif di Papua, sama sekali tidak mendasar,” tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Dia menilai ada banyak negara, termasuk Amerika Serikat yang memiliki isu rasisme pada setiap masyarakatnya. Akan tetapi masalah tersebut pun selesai tanpa harus adanya referendum. 

“Apakah mereka tidak tahu bahwa NKRI dibangun berdasarkan suku, ras, dan etnis yang beragam," katanya.

Dia menyarankan agar pemerintah tidak memberi atensi berlebihan dengan manuver diplomasi OPM, termasuk para pendukungnya.

“Selain itu, Pemerintah juga harus menahan emosi publik di Indonesia atas setiap manuver diplomasi OPM dengan memberi pemahaman bahwa tindakan-tindakan OPM tidak berimplikasi bagi keberadaan Papua,” ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

papua
Editor : M. Taufikul Basari
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top