Bisnis.com, JAKARTA – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Pareira kembali menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai anggota dewan. Andreas punya evaluasi dan harapan tersendiri.
Andreas mengatakan bahwa kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru harus lebih baik dan diperbaiki dari sebelumnya.
“Pertama di dalam perencanaan [legislasi]. Rencana harus realistis. Jadi yang benar dibutuhkan masyarakat, tidak dibuat perencanaan dengan target yang tinggi, tapi tidak tercapai. Bukan soal jumlahnya, tapi kualitasnya,” kata Andreas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Saat ini tingkat kepercayaan DPR dari masyarakat rendah. Beberapa undang-undang (UU) yang mau disahkan jelang periode 2014—2019 berakhir menuai kontroversi dan dinilai tidak prorakyat.
Untuk meningkatkan kualitas undang-undang, Andreas menjelaskan bahwa para anggota harus bekerja yang benar. Di sisi lain publik harus memahami isi substansi yang dikritisi.
“Yang sekarang kan yang dibicarakan yang tidak mereka pahami. Jadi berkembang hanya karena viral tanpa paham substansinya,” jelas Andreas.
Contohnya, Rancangan Kitab UU Hukum Pidana (RKUHP). Andreas menilai yang diprotes masyarakat soal isi pasal hanya karena ikut-ikutan dan tidak mengerti persoalan
Andreas memastikan RKUHP akan diselesaikan periode 2019—2024. Landasan hukum warisan kolonial Belanda itu dianggap sudah tidak relevan dan perlu direvisi.
“Iya [didorong ke program legislasi nasional]. Ada beberapa poin yang harus diperbaiki, dan harus kita perbaiki,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
