Bisnis.com - The Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) meminta pemerintah menangani pembalakan liar yang terjadi di sekitar tempat penangkaran orangutan di Samboja Lestari, Kalimantan Timur.
Jamartin Sihite, CEO Yayasan BOS, menyebut hal ini menjadi penting lantaran Samboja masuk ke dalam wilayah pengembangan Ibu Kota Negara (IKN).
"Apabila ancaman ini tidak diantisipasi sebaik mungkin oleh pemerintah daerah dan aparat hukum, hal ini bisa mencederai konsep city forest yang digaungkan sebagai visi pemerintah dalam membangun ibu kota baru," ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (28/9/2019).
Jamartin menyebut selama beberapa tahun terakhir pihaknya cukup kewalahan menghadapi kasus pembukaan lahan tanpa izin oleh oknum-oknum yang mengaku masyarakat setempat.
Pada Rabu, 25 September 2019, tim patroli Yayasan BOS katanya menemukan sebidang lahan di Samboja Lestari yang telah dibuka. Tampak sejumlah batang kayu yang tertumpuk rapi, siap untuk diangkut. Lahan yang telah terbuka ini diperkirakan 5.000 meter persegi.
Jamartin menerangkan penemuan berawal dari suara gergaji mesin yang terdengar oleh tim kemanan Samboja Lestari. Setelah diperiksa, tim menemukan empat orang pria tengah memotong kayu yang sudah ditebang, untuk diangkut ke luar Samboja Lestari.
Menyadari bahwa ini adalah pembalakan liar, tim keamanan Samboja Lestari segera menghubungi kepolisian setempat untuk menindaklanjuti temuan.
Dari upaya pendalaman kasus, ditemukan informasi bahwa pelaku mengaku terkait dengan kelompok tani setempat. Mereka juga bertanggung jawab atas kebun nanas dan kelapa sawit di lahan Samboja Lestari yang telah ditemukan sebelumnya.
Tak henti di situ, sehari setelahnya, api melanda sebagian kecil lahan di Samboja Lestari. Lokasi kebakaran sekitar 2 kilometer dari tempat tim menemukan pembalak liar. Api teridentifikasi menjelang tengah hari, dan tim teknisi langsung memadamkan api.
Api baru padam setelah empat jam. Sekitar 210 batang pohon yang telah ditanam sejak awal tahun 2000-an, kata Jamartin, habis terbakar.
"Aksi spekulan tanah tampaknya tidak sejalan dengan ide dan visi pemerintah terhadap ibu kota baru ini dan dalam prosesnya, mengganggu kegiatan sehari-hari pusat rehabilitasi orangutan," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
