Pejabat BPK Rizal Djalil Diduga Terima Suap SG$100 Ribu

Selain Rizal, KPK juga menetapkan Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo selaku terduga pemberi suap pada Rizal Djalil.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 25 September 2019  |  18:47 WIB
Pejabat BPK Rizal Djalil Diduga Terima Suap SG$100 Ribu
Pekerja membersihkan logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/2). - ANTARA FOTO / Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Rizal Djalil ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/9/2019).

Rizal diduga menerima suap 100 ribu dolar Singapura berdasarkan pengembangan perkara suap Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017-2018.

Selain Rizal, KPK juga menetapkan Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo selaku terduga pemberi suap pada Rizal Djalil.

KPK menduga uang tersebut diberikan Leonardo lantaran mantan politikus PAN itu diduga membantu perusahaan milik Leonardo untuk mendapatkan proyek SPAM jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar di Kementerian PUPR.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan bahwa pemberian uang kepada Rizal diduga melalui seorang perantara. Leonardo menyampaikan akan menyerahkan uang Rp1,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura.

Namun, uang tersebut pada akhirnya diserahkan pada Rizal Djalil melalui salah satu pihak keluarga yaitu sejumlah 100 ribu dolar Singapura.

"[Uang diberikan] dalam pecahan 1.000 dolar Singapura atau 100 lembar di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan," kata Saut dalam konferensi pers, Rabu.

Atas perbuatannya, Rizal Djalil disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun Leonardo, disangka melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top