Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Begini Tekad BPK dalam Pemeriksaan Keuangan Negara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertekad menjadi leading sector dalam hukum pemeriksaan keuangan negara.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 21 September 2019  |  18:58 WIB
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) bersama Presiden Joko Widodo. - Antara/Akbar Nugroho Gumay
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (kiri) bersama Presiden Joko Widodo. - Antara/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertekad menjadi leading sector dalam hukum pemeriksaan keuangan negara.

Hal tersebut dikarenakan BPK yang berkedudukan sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya adalah satu-satunya lembaga eksternal pemeriksa keuangan negara.

“Dengan kewenangan yang demikian besar, seharusnya Ditama Binbangkum [Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara] menjadi leading sector, referensi dan agent of trust dalam hukum pemeriksaan keuangan negara” kata Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dikutip dari laman resmi BPK pada Sabtu (21/9/2019).

Moermahadi mengatakan walaupun tugas utamanya aspek hukum, para pegawai pada Ditama Binbangkum seharusnya tidak hanya cakap dalam ilmu hukum, tetapi juga mempunyai pengetahuan praktis dalam pemeriksaan.

Dalam hal ini, Ditama Binbangkum harus mampu berperan dalam quality control dan quality assurance dalam pemeriksaan, dengan cara proaktif melakukan kegiatan preventif agar tidak timbul potensi-potensi masalah yang dapat menjadi gugatan.

Sementara itu Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar untuk memberikan pengarahan. Di hadapan para pejabat struktural di lingkungan Ditama Binbangkum dan para Kepala Sub Bagian Hukum BPK Perwakilan yang hadir, Wakil Ketua BPK menyarankan agar Ditama Binbangkum menyelaraskan produk hukum BPK dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hal itu dilakukan karena tidak sedikit produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah berlawanan dengan produk hukum BPK.

“Oleh karena itu, untuk menyelaraskan, Ditama Binbangkum harus dapat berdiskusi dan berkomunikasi dengan pembuat produk hukum pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham),” jelasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

badan pemeriksa keuangan

Sumber : bpk.go.id

Editor : M. Syahran W. Lubis

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top