Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat telah menerima surat pemerintah soal izin memindahkan ibu kota. Legislatif akan menetapkan panitia khusus pengkajian yang disahkan melalui rapat paripurna hari ini.
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Zainuddin Amali mengatakan bahwa panitia khusus (pansus) baru untuk merespon hasil kajian dari pemerintah.
“Nama-nama [pansus] sudah masuk. Kemudian kami akan rapat. Namanya juga mengkaji. Jangan salah ya, ini belum tentang undang-undang. Ini masih tentang mengkaji hasil kajian pemerintah. Kemudian dari situ akan muncul sikap DPR terhadap kajian pemerintah,” katanya kepada wartawan, Senin (16/9/2019).
Amali menjelaskan bahwa setelah keluar sikap, DPR akan menyerahkan kepada pemerintah. Selanjutnya eksekutif menyusun rancangan UU perpindahan ibu kota.
Pansus terdiri atas 30 orang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mewakili paling banyak, yaitu enam orang, sedangkan Golkar lima orang.
Meski masa kerja legislatif akan berakhir bulan ini, Amali tidak mempermasalahkan jika kerja pansus belum selesai. Mereka bisa melaporkan perkembangan kepada pimpinan DPR dan dilanjutkan pada periode berikutnya.
“Paling batas akhirnya 30 September. Selesai tidak selesai kami harus beri laporan kepada pimpinan DPR yang memberikan tugas kepada kami,” jelasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur, yaitu di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
