DPR: Waspadai Ketimpangan Ekonomi Nasional

Wakil Komisi XI DPR Hafisz Tohir mengingatkan pentingnya perhatian bersama dalam pembangunan daerah terpencil agar proses transformasi struktural nasional tetap berjalan.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 20 Agustus 2019  |  21:05 WIB
DPR: Waspadai Ketimpangan Ekonomi Nasional
Wakil Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir - FPAN

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir mengingatkan pentingnya perhatian bersama dalam pembangunan daerah terpencil agar proses transformasi struktural nasional tetap berjalan, selain mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Selain itu, ujarnya, pembangunan juga tidak boleh melupakan keseimbangan kualitas lingkungan hidup di wilayah pedalaman.

"Ini menjadi tugas besar pemerintah untuk memperkecil disparitas daerah satu dengan lainnya. Pemerintah punya tugas besar untuk membangun wilayah timur supaya ketimpangan semakin menyempit," ungkapnya di Jakarta pada Selasa (19/8/2019).

Selain ketimpangan antarindividu, pembangunan Indonesia masih dihadapkan pada ketimpangan antarwilayah, katanya. Ketimpangan terjadi antara kawasan barat Indonesia (KBI) dan kawasan timur Indonesia (KTI).

Sementara itu, kontribusi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 80,5% berasal dari KBI khususnya Pulau Jawa dan Sumatra, sedangkan KTI belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat menjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial serta mampu mengurangi kemiskinan. Tak hanya itu, percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terdepan, terluar dan tertinggal harus disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya," kata Hafisz.

Politisi PAN tersebut mengutarakan peran pendanaan non-APBN di Jawa-Bali harus didorong menjadi tulang punggung, sedangkan APBN lebih diarahkan bagi pembangunan proyek-proyek strategis di luar Jawa-Bali.

"Pemerintah harus meningkatkan perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah serta pemenuhan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, sanitasi, menjadi layanan dasar yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)," tuturnya.

Oleh karena itu, Hafisz berharap pemerintah tetap berupaya meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah yang berkelanjutan di seluruh wilayah di Indonesia serta percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing.

"Dalam kesempatan ini kami mengharapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan dapat terukur kinerjanya dan menjamin keberhasilan pencapaiannya sehingga dapat memberikan kesejahteraan seluruh masyarakat agar keadilan sosial dapat tercipta bagi seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pembangunan, dpr ri

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top