Rapat Pengambilan Keputusan P2APBN 2018, Hanya 71 Anggota DPR yang Terlihat

Berdasarkan hitung manual yang dilakukan wartawan di dalam ruang rapat, hanya ada 71 kursi yang diduduki anggota. Padahal jumlah anggota dewan ada 560 kursi. Artinya sebanyak 489 anggota tidak hadir.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 20 Agustus 2019  |  12:57 WIB
Rapat Pengambilan Keputusan P2APBN 2018, Hanya 71 Anggota DPR yang Terlihat
Ilustrasi - Bisnis/John Andhi Oktaveri

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat mengagendakan rapat paripurna pembacaan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungawajaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) tahun anggaran 2018. Rapat dihadiri oleh Menteri Keungangan RI Sri Mulyani.

Pada acara itu, ratusan kursi kosong terlihat dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa sidang I di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Berdasarkan hitung manual yang dilakukan wartawan di dalam ruang rapat, hanya ada 71 kursi yang diduduki anggota. Padahal jumlah anggota dewan ada 560 kursi. Artinya sebanyak 489 anggota tidak hadir.

Agenda sempat molor satu jam lebih karena menunggu rapat kuorum. Rapat yang dijadwalkan pukul 10.00 baru berlangsung sekitar pukul 11.20. 

Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang memimpin jalannya rapat mengaku bahwa rapat paripurna telah mencapai kuorum. Ada sebanyak 292 anggota dewan yang dikatakan olehnya sudah menandatangani absensi rapat.

“Berdasarkan absensi yang ditandatangani 292 anggota dari total 560 anggota dan dihadiri seluruh fraksi maka kuorum tercapai,” katanya membuka rapat, Selasa (20/8/2019).

Pada 2018, pemerintah mampu merealisasikan pendapatan negara sebesar Rp1,943,7 triliun atau 102,6 persen dari yang ditargetkan dalam APBN 2018. Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp2.213,1 triliun atau 99,7 persen dari target APBN 2018.

Hal ini menyebabkan APBN 2018 bisa mencapai defisit yang lebih rendah dari yang ditargetkan yakni 1,81 persen dari produk domestik bruto (PDB), di bawah target defisit yaitu sebesar 2,19 persen dari PDB.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dpr

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top