Rapor HAM Arab Saudi Buruk, #boycotthajj Nyelip di Tengah Ibadah Haji

Ketika jutaan umat Islam mengenakan pakaian ihram dan berduyun-duyun menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji, ada gerakan kecil di dunia maya yang muncul untuk memboikot haji sebagai protes terhadap politik Arab Saudi.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 09 Agustus 2019  |  15:56 WIB
Rapor HAM Arab Saudi Buruk, #boycotthajj Nyelip di Tengah Ibadah Haji
Pelaksanaan ibadah haji di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA – Ketika jutaan umat Islam mengenakan pakaian ihram dan berduyun-duyun menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji, ada gerakan kecil di dunia maya yang muncul untuk memboikot haji sebagai protes terhadap politik Arab Saudi.

Meskipun jumlahnya hanya sebagian kecil dari 1,8 juta umat Muslim yang tiba di Mekah pada Jumat (9/8/2019) untuk menunaikan ibadah haji, lebih dari 100 orang dari Australia hingga Tanzania berkontribusi pada tagar #boycotthajj di Twitter sebagai tanggapan terhadap catatan politik Arab Saudi.

Di antara perhatian utama mereka adalah peran Saudi dalam perang di Yaman, sikap terhadap hak asasi manusia, dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan.

"#BoycottHajj adalah diskusi penting bagi umat Islam. Ini tentang menjadi kritis dan mengakui kekejaman yang dilakukan rezim Saudi terhadap sesama umat Islam," ungkap Mariam Parwaiz, seorang dokter kesehatan masyarakat di Selandia Baru, di akun Twitter-nya, seperti dikutip Reuters.

Bagi Ella, seorang akademisi Inggris berusia 28 tahun, melaksanakan ibadah haji saat ini bertentangan dengan kewajiban Islam yang lebih luas untuk melawan ketidakadilan.

"Kebijakan luar negeri Saudi dan sifat menindas masyarakat Saudi yang menghentikan saya," katanya kepada Thomson Reuters Foundation.

"Bukan berarti saya tidak ingin melaksanakan haj, saya ingin sekali dapat memenuhi kewajiban saya sebagai umat Muslim. Tetapi selama itu berarti terlibat dalam kekerasan, saya tidak akan melakukannya."

Koalisi yang didukung Saudi telah melancarkan perang di Yaman sejak 2015 dan pekerja lembaga kemanusiaan mengatakan sekitar 24 juta orang atau hampir 80 persen dari populasi Yaman kemungkinan akan membutuhkan bantuan kemanusiaan pada tahun 2019.

Saudi juga menghadapi pengawasan ketat atas catatan hak asasi manusianya setelah pembunuhan terhadap wartawan Jamal Khashoggi oleh agen-agen Saudi tahun lalu.

Pemerintah Saudi telah mendesak umat Islam untuk fokus pada ibadah dan bukan politik.

Seorang pejabat Saudi mengatakan boikot tersebut sebagai tindakan "tidak bijaksana" dan mengatakan sejumlah kecil pendukungnya sangat berbeda dengan fakta bahwa lebih banyak jamaah memilih untuk mengunjungi Mekah setiap tahun, terbukti dengan negara-negara yang mengupayakan peningkatan kuota haji.

"Orang-orang itu berusaha mempolitisasi haji. Haji merupakan hal yang terpisah. Haji tidak ada hubungannya, ini adalah perjalanan spiritual," ungkap pejabat tersebut kepada Thomson Reuters Foundation.

Ia menambahkan, pemerintah sedang mencari solusi politik di Yamandan telah mewujudkan perubahan besar pada hak-hak perempuan.

Setiap Muslim yang mampu wajib melaksanakan haji setidaknya sekali seumur hidup mereka dan Arab Saudi sangat bangga dengan perannya sebagai penjaga situs-situs umat Islam yang paling suci ini.

Saudi juga memandang ibadah haji sebagai kunci untuk memperluas pariwisata dan beralih dari ketergantungan ekonomi pada minyak, dengan musim haji menghasilkan pendapatan hingga miliaran dolar untuk kerajaan.

Beberapa pendukung boikot mengatakan mereka tidak ingin uang mereka digunakan untuk pemerintahan yang kebijakannya mereka benci.

Ella, yang memilih untuk tidak menggunakan nama lengkapnya, mengatakan dia telah memperhatikan "perubahan nyata" dalam generasinya, yang menolak untuk memisahkan politik Saudi dari kepercayaan.

"Kami diminta jauh lebih kuat untuk berperilaku etis dan melawan penindasan ... daripada pergi haji."

Penguasa de facto Putra Mahkota Mohammed bin Salman mendapat pujian dari kalangan internasional setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 2017 karena melonggarkan pembatasan sosial.

Kerajaan menghapuskan larangan mengemudi bagi wanita dan awal bulan ini membuat ketentuan untuk mengikis sistem perwalian pria, salah satu bagian penting dalam pembatasan otonomi wanita.

Kementerian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan haji mengatakan jumlah umat Muslim dunia yang melaksanakan ibadah haji telah meningkat 5 persen tahun ini dibandingkan tahun lalu. Kementerian juga mengatakan pemerintah tidak "menanggapi ajakan atau kampanye negatif media yang berusaha mengganggu haji”.

Elisabeth Kendall, peneliti senior dalam Studi Arab & Islam di Universitas Oxford, berpendapat boikot itu tidak mungkin mendapatkan banyak daya tarik, dengan populasi umat Islam dunia yang sekarang diperkirakan mencapai 1,8 miliar orang.

"Hal pertama dan terpenting, haji adalah kewajiban bagi semua umat Islam setidaknya sekali seumur hidup mereka, jika mampu secara fisik dan keuangan. Setuju atau tidaknya seseorang dengan kebijakan rezim Saudi dengan demikian tidak menjadi alasan yang relevan,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ani Zonneveld, presiden Muslim for Progressive Values, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di AS, memiliki pandangan yang berbeda.

"Umat Islam harus memboikot haji, karena hanya memperkaya rezim. Mereka hanya akan berkontribusi pada kehancuran dan kelaparan rakyat Yaman, memberdayakan rezim yang telah memenjarakan banyak wanita dan pembela hak asasi manusia,” ungkapnya.

Bagi Sohaib El-Nahla, yang berbicara melalui telepon dari Mekah, haji adalah perjalanan seumur hidup yang tidak memiliki kaitan apa pun dengan politik.

"Dalam pemahaman kami, haji adalah undangan ilahi ke tanah suci," kata El-Nahla.

"Seorang Muslim yang memboikot haji sama halnya dengan memboikot agama dan keimanan mereka sendiri," lanjutnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
arab saudi, Ibadah Haji

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top