Menlunya Kena Sanksi, Iran Minta PBB Bertindak Terhadap AS

Dalam surat yang ditujukan pada Guterres, Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi menuduh AS melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan mendesak masyarakat internasional untuk mengutuk perilaku AS.
Denis Riantiza Meilanova
Denis Riantiza Meilanova - Bisnis.com 07 Agustus 2019  |  11:45 WIB
Menlunya Kena Sanksi, Iran Minta PBB Bertindak Terhadap AS
Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif - Reuters

Bisnis.com, JAKARTA -- Iran meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menindak Amerika Serikat yang memberlakukan sanksi terhadap Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif.

Dalam surat yang ditujukan pada Guterres, Duta Besar Iran untuk PBB Majid Takht Ravanchi menuduh AS melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan mendesak masyarakat internasional untuk mengutuk perilaku AS.

“Memaksa negara lain untuk mematuhi tuntutan ilegal Amerika Serikat merupakan ancaman terhadap multilateralisme, sebagai landasan hubungan internasional, dan menetapkan preseden yang berbahaya, membuka jalan bagi mereka yang bercita-cita untuk memecah belah, bukan menyatukan, negara,” tulisnya dikutip dari Reuters, Rabu (7/8/2019).

Ravanchi meminta Guterres untuk memainkan peran aktifnya dalam menjaga integritas PBB sesuai dengan tanggung jawabnya untuk melawan tren saat ini yang dinilainya berbahaya.

"Ketika saya meminta pengekangan maksimum, saya meminta pengekangan maksimum di semua tingkatan," ujar Gutteres ketika ditanya wartawan tentang sanksi AS terhadap Menlu Iran.

Sementara itu, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric menolak mengomentari surat yang ditujukan pada Gutteres.

Adapun sanksi AS yang dikenakan pada Zarif pekan lalu akan memblokir properti atau kepentingan apa pun yang dimilikinya di AS.

AS juga memberlakukan pembatasan perjalanan yang sangat ketat pada Zarif ketika ia mengunjungi New York bulan lalu. Zarif hanya diperbolehkan melakukan perjalanan ke markas PBB, misi Iran di PBB, kediaman duta besar Iran di PBB dan bandara John F. Kennedy.

"Pengenaan sanksi ilegal terhadap Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran juga melanggar prinsip kesetaraan kedaulatan negara," kata Ravanchi.

Ketegangan lama AS-Iran telah memburuk sejak Presiden AS Donald Trump tahun lalu berhenti dari perjanjian nuklir Iran 2015.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
iran, amerika serikat

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top