Cegah Foodborne Disease, Keamanan Pangan Harus Jadi Prioritas

BPOM menyatakan penyakit akibat makanan atau foodborne disease merupakan salah satu beban keamanan pangan yang harus menjadi perhatian besar.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com 31 Juli 2019  |  15:32 WIB
Cegah Foodborne Disease, Keamanan Pangan Harus Jadi Prioritas
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito. - Bisnis/Dedi Gunawan

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan penyakit akibat makanan atau foodborne disease merupakan salah satu beban keamanan pangan yang harus menjadi perhatian besar.

Kepala BPOM Penny K. Lukito mengatakan pengawalan keamanan pangan harus menjadi prioritas bersama seluruh masyarakat Indonesia di sepanjang jalur rantai pangan. Pasalnya, potensi risiko bahaya terhadap keamanan pangan dapat terjadi di setiap titik rantai pangan, termasuk juga pangan impor.

Berdasarkan data WHO (World Health Organization) 2019, sekitar 600 juta orang menderita sakit setelah mengonsumsi pangan yang terkontaminasi dan 420.000 orang meninggal setiap tahunnya.

Tak hanya dari sisi kesehatan, penyakit akibat makanan juga dapat mengganggu kestabilan ekonomi, perdagangan dan pariwisata, baik nasional maupun internasional.

Peredaran pangan yang tidak aman menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah mengalami kerugian sekitar Rp95 miliar akibat kehilangan produktivitas setiap tahun.

“Pengawasan terhadap penerapan keamanan pangan merupakan tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, pelaku usaha maupun masyarakat, termasuk juga kalangan akademisi/perguruan tinggi dan media,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (31/7/2019).

Salah satu komitmen BPOM dalam mengawal keamanan pangan adalah melalui Seminar Nasional dengan tema Bersama Tingkatkan Daya Saing Bangda Dengan Menjamin Keamanan Pangan di Jakarta pada Rabu (31/7/2019).

BPOM juga turut ambil bagian dalam perayaan Hari Keamanan Pangan dengan tema Keamanan Pangan, Tanggung Jawab Kita Bersama di Jakarta dan seluruh ibu kota provinsi di Indonesia pada 30 Juni 2019.

“Kami terus berupaya untuk berkoordinasi dengan lintas sektor dan lintas kepemerintahan untuk memperkuat tata kelola pengawasan dan mengembangkan sistem pengawasan pangan yang efektif di Indonesia,” kata Penny.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bpom, pangan

Editor : Galih Kurniawan
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top