Human Trafficking, Sisi Kelam Industri Pariwisata?

Sektor pariwisata dituding berkontribusi terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia. Benarkah demikian?
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 15 Juli 2019  |  10:04 WIB
Human Trafficking, Sisi Kelam Industri Pariwisata?
Korban perdagangan orang dihadirkan saat rilis pengungkapan tindak pidana perdagangan orang di Jakarta, Selasa (9/4/2019). - Bisnis/Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian air mata. Sebutan itu disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise untuk merujuk kementerian yang dipimpinnya.

Sebutan itu diucapkannya dalam diskusi publik "Bahaya Human Trafficking di Tengah Majunya Industri Pariwisata Nasional & Pemberian Anugerah Duta Anti Human Trafficking 2019" di Jakarta, Selasa (9/7/2019). Yohana mengaku seringkali merasa sedih menyaksikan berbagai permasalahan yang harus dihadapi anak dan perempuan Indonesia.

"Saya ke luar negeri, menemui perempuan-perempuan Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di shelter-shelter. Mereka menangis ingin pulang," tuturnya.

Menurut Yohana, perempuan-perempuan tersebut menjadi korban tindak pidana perdagangan orang karena percaya dengan iming-iming bekerja di luar negeri. Padahal, pekerjaan yang ditawarkan belum jelas.

Diskusi publik \"Bahaya Human Trafficking di Tengah Majunya Industri Pariwisata Nasional & Pemberian Anugerah Duta Anti Human Trafficking 2019\" yang turut menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise di kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta, Selasa (9/7/2019)./Bisnis-Lalu Rahadian

Kasus perdagangan orang (human trafficking) saat ini tidak lagi menjadi masalah yang bisa dianggap sepele pemerintah. Fenomena banyaknya warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang membuat hal ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Maraknya korban perdagangan orang dari Indonesia terlihat dari data yang dimiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga itu mencatat sejak 2014, ada lebih dari 325 kasus anak sebagai korban perdagangan orang yang mereka tangani.

Jumlah kasus perdagangan orang yang melibatkan anak itu tidak main-main, mencapai 20 persen dari total kasus anak yang ditangani KPAI sepanjang 2014-2018.

Data International Organization for Migration (IOM) menyebutkan ada 8.876 orang yang menjadi korban perdagangan korban di Indonesia selama 2015-2017. Berdasarkan data lain yang dirilis United Nations Children's Fund (Unicef), terdapat 100.000 perempuan dan anak di Indonesia yang diperdagangkan setiap tahun untuk eksploitasi seksual di dalam dan luar negeri.

Tingginya jumlah korban perdagangan orang di Indonesia juga terlihat dalam Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2018 yang dirilis Pemerintah AS. Laporan itu menyatakan Pemerintah Indonesia sudah mengidentifikasi 5.801 korban perdagangan orang dari Indonesia.

Laporan yang sama menunjukkan sistem pengaduan di Pusat Krisis milik Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menerima 4.475 pengaduan dari pekerja yang ditempatkan di luar negeri, termasuk 71 kasus perdagangan orang dan 2.430 kasus yang memiliki indikator perdagangan orang.

Tingginya angka perdagangan orang dianggap KPAI berhubungan dengan perkembangan industri pariwisata di Indonesia beberapa tahun terakhir. Bahkan, diklaim ada bulan-bulan tertentu di mana praktik perdagangan orang tinggi di Indonesia karena diiringi masifnya jumlah wisatawan asing yang datang.

"Indonesia jadi sumber tempat transit untuk human trafficking. Ada bulan-bulan tertentu kegiatan ini tinggi karena puncak pariwisata di Indonesia dan beberapa daerah menjadi sumbernya seperti Batam, DKI Jakarta, Bali," ujar Komisioner KPAI Sitty Hikmawatty.

KPAI menyatakan para pelaku perdagangan orang umumnya adalah individu yang memiliki tingkat kesabaran tinggi. Tak jarang para pelaku perdagangan manusia mau menunggu berbulan-bulan hingga sukses melaksanakan niat jahatnya.

Sejumlah wisatawan asing tiba di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Tanjung, Lombok Utara, NTB, Minggu (14/7/2019). Para pelaku wisata menyatakan 11 bulan pascagempa, kunjungan wisatawan ke kawasan wisata Tiga Gili terus meningkat dengan rata-rata jumlah kunjungan mencapai 1.700 wisatawan per hari./ANTARA FOTO-Ahmad Subaidi

Sitty mengungkapkan ada pelaku perdagangan manusia yang rela menunggu hingga calon korbannya percaya selama 6 bulan. Selama masa penantian, pelaku memperlakukan calon korban dengan baik hingga mendapat kepercayaan dari target.

"Semua ini dilakukan orang dengan sangat sabar sampai kita tak percaya bahwa kita menjadi target kejahatan selanjutnya," imbuhnya.

Pendapat yang disampaikannya senada dengan pernyataan Wakil Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Keri Lestari. Dalam diskusi yang sama, dia menjelaskan orang akan cenderung rentan menjadi korban perdagangan manusia jika terjerat kemiskinan dan sulit mendapat pekerjaan.

"Orang yang jadi korban ini adalah mereka yang vulnerable, karena bisa diancam," ucap Keri.

5 Daerah Utama
Menteri Yohana menyebutkan ada lima daerah yang menjadi daerah utama penyumbang korban perdagangan orang di Indonesia, yakni Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Praktik perdagangan orang di Indonesia disebut sulit dihentikan karena banyaknya mafia yang ikut dalam kejahatan ini. Sayang, Kementerian PPPA belum memiliki data mengenai jumlah korban perdagangan orang dari tahun ke tahun di Indonesia.

Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA Nahar mengatakan selama ini, catatan mengenai kasus perdagangan orang baru terbatas untuk perkara-perkara yang sudah diproses hukum.

Pada 2018 misalnya, ada 95 laporan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang masuk ke polisi. Laporan-laporan itu melibatkan 297 korban yang mayoritas dijadikan pekerja migran dan pekerja seks komersial di negara lain.

"Data kasus yang sudah masuk penuntutan di Pengadilan Tinggi (PT) sebanyak 248 perkara pada 2018, tertinggi di PT Bandung dengan 51 perkara dan Surabaya 40 perkara. Kemudian, kasus yang sudah masuk tahap persidangan ada 21 perkara. Datanya terus di-update kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan, yang kemudian dilaporkan ke Gugus Tugas TPPO," paparnya kepada Bisnis.

Selain lima daerah yang sudah disebutkan, banyak juga korban yang berasal dari Kalimantan Barat (Kalbar), Banten, dan Lampung. Penyebabnya pun bukan hanya masalah ekonomi dan terbatasnya lapangan pekerjaan, tapi juga rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat, serta lemahnya implementasi nilai-nilai agama.

Faktor diskriminasi dan ketidaksetaraan gender dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, broken home, serta terpeliharanya kebiasaan merantau untuk memperbaiki nasib dan tradisi nikah muda juga dianggap menjadi sebab maraknya TPPO terjadi selama ini.

"Ada juga faktor gaya hidup konsumtif, oknum aparat dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan, munculnya bisnis pekerja migran, serta bencana alam. Faktor penyebab lain sesuai karakter kehidupan di masing-masing wilayah," tambah Nahar.

Pariwisata dan Praktik Perdagangan Orang
Yohana sempat bercerita tentang praktik perdagangan orang yang dilakukan penduduk atau wisatawan dari luar negeri di Indonesia. Salah satunya terjadi di Bali.

Dia menyampaikan pernah ada seorang wisatawan dari Australia yang datang dan tinggal di Bali dengan modus menjadi pengajar Bahasa Inggris untuk anak-anak. Faktanya, warga Australia itu bukan hanya mengajar Bahasa Inggris tapi juga melecehkan dan menjual anak-anak dari Pulau Dewata.

"Sekarang ini seperti kalau kita lihat di beberapa daerah-daerah pariwisata seperti Sumatra, Bali, di mana-mana anak-anak jadi korban paling banyak," tutur Yohana.

Klaim Kementerian PPPA bahwa korban perdagangan orang banyak berasal dari lima provinsi tadi bisa diuji dengan melihat pertumbuhan industri pariwisata di daerah-daerah itu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam rentang 2014-2018, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor Akomodasi dan Makan Minum dari kelima daerah tersebut selalu menunjukkan pertumbuhan.

Di Jabar misalnya, dari Rp33,72 triliun pada 2014, naik menjadi Rp54,64 triliun pada 2018. Kontribusinya juga meningkat, meski tidak mencengangkan, dari 2,43 persen menjadi 2,78 persen.

Laju pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum di provinsi ini juga meningkat dari 6 persen menjadi 8,15 persen dalam periode yang sama.

Di NTT, yang seakan menjadi harta karun pariwisata baru bagi banyak pelancong lokal dan asing, juga terlihat tren serupa. PDRB di sektor ini naik dari Rp422,4 miliar menjadi Rp756,6 miliar dalam waktu 5 tahun.

Meski, memang kontribusinya masih di bawah 1 persen dari total PDRB provinsi tersebut.

Data-data tersebut cukup menunjukkan industri pariwisata di lima daerah ini mengalami tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tumbuhnya industri pariwisata di daerah-daerah itu, dan Indonesia secara umum, dianggap tidak berkorelasi dengan jumlah TPPO oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti mengatakan sampai saat ini, belum ada data yang menunjang hubungan tumbuhnya industri pariwisata dengan praktik TPPO. Dia berpendapat kejahatan perdagangan orang justru bisa terpelihara karena masifnya perkembangan teknologi informasi.

"Orang cenderung rentan menjadi korban perdagangan manusia jika terjerat kemiskinan dan sulit mendapat pekerjaan. Sehingga sebelum adanya perkembangan pariwisata yang masif seperti sekarang ini pun, praktik human trafficking sudah terjadi dan terus menjadi perhatian pemerintah," ungkap Guntur kepada Bisnis.

Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Bobby Anwar Maarif (kanan) bersama Ketua DPC SBMI Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar) Mahadir (kiri), Pengacara Publik LBH Jakarta Oki Wiratama (kedua kanan) dan korban kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Monica (kedua kiri) menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers, di Jakarta, Sabtu (23/6/2019)./ANTARA FOTO-Nova Wahyudi

Meski menampik hubungan tumbuhnya industri pariwisata dengan keberadaan TPPO, tapi dia menegaskan selama ini, Kemenpar telah melakukan sejumlah hal untuk mengatasi kejahatan transnasional itu.

Salah satunya dengan mendorong perkembangan industri pariwisata agar semakin banyak lapangan kerja yang terbuka di dalam negeri. Kemenpar meyakini pertumbuhan pariwisata membawa dampak positif sehingga persoalan ekonomi yang menjadi permasalahan mendasar terjadinya human trafficking dapat teratasi.

Kedua, ikut serta menyosialisasikan perlindungan anak dan perdagangan orang. Kemenpar telah memiliki Nota Kesepahaman dengan KPAI untuk mewujudkan pariwisata ramah anak.

"Perlindungan anak dalam pariwisata sudah diatur dalam payung hukum Pasal 76 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang intinya mengatur sarana dan prasarana serta standar layanan harus memenuhi standar aman untuk anak, termasuk aman dari potensi kejahatan seksual, kecelakaan, dan perdagangan manusia," tambah Guntur.

Terakhir, Kemenpar diklaim selalu aktif berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) negara untuk menangkal potensi terjadinya perdagangan orang. Koordinasi aktif di antaranya dilakukan dengan Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pariwisata, fokus, human trafficking

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top