Bisnis.com, JAKARTA — Hingga saat ini baru Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang telah mendeklarasikan maju sebagai calon ketua umum. Aklamasi bisa saja terjadi meski Ketua DPR Bambang Soesatyo mendapat dukungan dari daerah.
Wakil Bendahara Umum Golkar Satya W Yudha mengatakan bahwa pada dasarnya ruang untuk mencalonkan diri sangat terbuka. Hanya, mereka harus mendapat 30 persen dari pemegang suara.
“Nah sekarang kita lemparkan kembali ke pemegang suara. Kalau pemegang suaranya ternyata mempunyai kesamaan pendapat, apa itu kita larang? kan tidak juga,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7/2019).
Pemegang suara dalam pemilihan berjumlah 556 orang dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I dan II. Itu berarti para calon setidaknya harus memperoleh 167 suara.
Satya menjelaskan bahwa apabila pemegang suara merasa perlu mendukung calon lain agar banyak pilihan bisa saja terjadi. Semua itu menjadi hak mereka.
“Jadi, aklamasi mungkin, tidak aklamasi pun juga mungkin. Karena ini adalah proses politik. Hanya sekarang kalau misalnya para calon itu merasa perlu menggalang dan mendapatkan dukungan kan bisa juga,” jelasnya.
Sebelumnya Bamsoet mengaku ada upaya agar pergantian ketua Golkar baru dilakukan secara aklamasi. Ini karena Airlangga mengklaim telah mendapat 400 dukungan dari DPD. Tidak mau kalah, pendukung Bamsoet juga mengaku demikian.
“Ya kita melihat ada indikasi ke arah sana menurut saya seperti praktik yang terjadi sebelumnya. Ini tidak boleh. Di Golkar tidak terbiasa itu ketua umum lahir dari rapat pleno atau aklamasi, tetapi lahir dari munas [musyawarah nasional] Golkar. Biasanya panas tapi kemudian bersatu kembali,” jelasnya, Senin (8/7/2019).
