Kabar24.com, JAKARTA — Pemerintah menilai langkah pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang saat ini tergabung dalam Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang berada di Irak dan Suriah membutuhkan kajian cukup mendalam.
Pasalnya, menurut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, keputusan itu tidaklah mudah dan harus dilihat dari berbagai aspek.
"Harus dirapatkan pasti dari berbagai sisi. Dari sisi Kemenkopolhukam dari sisi Ketenagakerjaan, dari sisi Kementerian Sosial dan seterusnya. Belum dirumuskan," katanya di Istana Negara, Senin (24/6/2019).
Dalam hal ini, pemulangan WNI yang merupakan simpatisan ISIS tidak bisa ditangani secara parsial karena ada peran pendampingan hingga pemantauan.
"Ya jadi itu dari jajaran Menko Polhukam, Menko Kesra, terus tenaga kerja. Jadi bukan memindahkan barang ini, memindahkan persoalan, gitu," tekan Moeldoko.
Menurut data yang dirilis Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), diperkirakan terdapat 574 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan kelompok berafiliasi ISIS sampai September 2017.
Setidaknya 97 di antaranya dinyatakan telah tewas, 66 dihentikan saat akan meninggalkan Indonesia, dan lebih dari 500 orang dideportasi.
Di lain pihak, mengutip data yang dihimpun oleh International Center for Counter Terrorism (ICCT), Kapolri Tito Karnavian mengungkapkan pada Mei 2018 terdapat sekitar 500 WNI yang masih berada di Suriah dan Irak, 500 orang telah kembali ke tanah air, dan sekitar 103 orang diperkirakan telah tewas akibat konfrontasi di wilayah tersebut.
