Bisnis.com, JAKARTA - Kebijakan pemerintah mempertahankan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2019 mendapat apresiasi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Federasi Serikat Guru Indonesia.
KPAI mendukung sistem zonasi pada PPDB karena dianggap bisa memberi akses yang adil bagi masyarakat untuk masuk sekolah. Menurut lembaga itu, sistem zonasi bisa membuat kecenderungan calon peserta didik terpusat pada sekolah tertentu berkurang.
“Semakin ditentang sistem ini, semakin harus dipertahankan. Masyarakat harus diedukasi menurut saya. KPAI memandang sistem ini baik untuk tumbuh kembang anak,” ujar Komisioner KPAI Retno Listyarti di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).
Dasar hukum bagi pemerintah menggelar PPDB dengan sistem zonasi adalah Peraturan Mendikbud No. 51/2018. Dengan sistem zonasi, sekolah diprioritaskan menerima calon peserta didik yang tempat tinggalnya dekat.
Sistem ini dibuat untuk memberi akses yang sama bagi semua siswa agar bisa masuk sekolah negeri di lingkungannya. Sebelumnya, PPDB dilakukan dengan sistem ranking berdasarkan nilai UN.
Retno menganggap sistem zonasi juga memberi dampak positif pada tumbuh kembang anak, sebab mereka tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sekolah. Sebelum ada sistem zonasi, bukan hal aneh jika ada peserta didik yang bersekolah di lokasi jauh dari tempat tinggalnya.
“Sistem ini membuat hemat karena ke sekolah bisa naik sepeda atau jalan kaki, anak tidak terlalu lelah di jalan dan cukup beristirahat,” ujar Retno.
Meski sistem zonasi dianggap bagus, Retno mengakui bahwa cara PPDB ini masih belum diterima semua elemen masyarakat. KPAI menyarankan pemerintah pusat dan daerah lebih intensif melakukan sosialisasi ke masyarakat ihwal dampak positif sistem zonasi.
Pandangan serupa dikemukakan Sekjen FSGI Heru Purnomo. Menurutnya, sistem zonasi bisa mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Heru mengatakan, sistem zonasi PPDB nantinya harus diikuti dengan zonasi lembaga pendidikan. Dengan zonasi tersebut, diharap rotasi guru juga bisa dilakukan secara lebih baik.
“Sekarang sedang dibentuk Perpres tentang Rotasi Guru. Kenapa Perpres? Karena selama ini aturan soal pemerataan guru tak berjalan efektif. Yang perlu dicermati dalam rotasi guru di wilayah 3T [Tertinggal, terdepan dan terluar],” ujar Heru.
FSGI fokus memperhatikan pentingnya pembuatan sistem rotasi guru yang baik oleh pemerintah. Menurut lembaga itu, harus ada pengaturan yang baik untuk menentukan siapa saja guru yang bisa dirotasi, khususnya menuju wilayah 3T.
Menurut Heru, selama ini banyak guru yang terpaksa menjalani rotasi untuk mengajar di wilayah 3T. Tapi, karena terpaksa, para guru ini tidak maksimal mengajar anak-anak didiknya.
FSGI menyarankan pemerintah lebih serius memperhatikan kesejahteraan guru yang hendak dikirim ke wilayah 3T. Salah satu saran yang diberikan, pemerintah disebut Heru bisa memberi janji kenaikan pangkat otomatis bagi guru yang hendak dikirim ke wilayah 3T.
“Pemerintah juga bisa mewajibkan guru-guru yang baru diangkat menjadi ASN untuk berdinas dulu di daerah pinggiran. Tapi pemerintah wajib siapkan sarana dan prasarananya,” tutur Heru.
