Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

KPU Bisa Saja Tidak Hadirkan Saksi di Persidangan  

Mahkamah Konstitusi telah mendengarkan keterangan satu saksi dari pemohon terkait perselisihan hasil pemilihan umum pilpres. Komisi Pemilihan Umum telah memberi penjelasan atas gugatan.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 19 Juni 2019  |  15:54 WIB
Sejumlah saksi dari pihak pemohon kembali ke ruangang saksi setelah diambil sumpahnya saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). - ANTARA/Hafidz Mubarak A
Sejumlah saksi dari pihak pemohon kembali ke ruangang saksi setelah diambil sumpahnya saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). - ANTARA/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi telah mendengarkan keterangan satu saksi dari pemohon terkait perselisihan hasil pemilihan umum pilpres. Komisi Pemilihan Umum telah memberi penjelasan atas gugatan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan bahwa sesi pertama ini sudah berlangsung cukup bagus dan menyanggah salah satu materi gugatan, yaitu 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang menurut Prabowo-Sandi siluman. 

“Jadi saya memohon tidak digunakan kata-kata yang menurut saya berlebihan gitu ya manipulasi palsu siluman kan ternyata enggak gitu,” katanya di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Arief menjelaskan bahwa KPU telah secara rinci memaparkan 17,5 juta DPT. Data tersebut telah berkurang menjadi sekitar 200.000’an dan bersih setelah verifikasi di lapangan.

Sembari mendengar keterangan seluruh saksi dan ahli, KPU setelah itu akan memutuskan siapa saja saksi yang akan mereka bawa saat sidang selanjutnya.

“KPU perlu menghadirkan berapa banyak saksi yang relevan. Kalau memang tidak diperlukan, ya memang tidak akan dihadirkan walupun kami sudah menyiapkan 15 saksi dan 2 orang ahli. Nanti kita lihat perkembangan persidangan hari ini,” jelasnya.

KPU direncanakan menghadirkan saksi dan ahli besok. Setelah itu pada Jumat (21/9/2019) giliran Jokowi-Amin sebagai pihak terkait mendapat giliran.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sidang MK
Editor : Akhirul Anwar
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top