Pangkas Akses Internet dan Medsos demi Tebang Hoaks

Demi mencegah peredaran hoaks dan berita palsu serta menjaga situasi yang kondusif selama berlangsungnya sidang gugatan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, pemerintah memunculkan kemungkinan kembali membatasi akses internet dan media sosial (medsos).
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 14 Juni 2019  |  15:23 WIB
Pangkas Akses Internet dan Medsos demi Tebang Hoaks
Ilustrasi media sosial. - Reuters/Beawiharta

Bisnis.com, JAKARTA -- Fakta bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan penggunaan internet dan media sosial terbesar di dunia bukanlah hal yang baru.

Oleh karena itu, pembatasan akses internet dan media sosial (medsos) dapat menuai reaksi yang keras. Seperti halnya yang terjadi setelah pascaaksi 21-22 Mei 2019.

Pemerintah sempat membatasi akses pengguna internet di Indonesia ke beberapa medsos dan aplikasi layanan pesan singkat setelah aksi massa pada 21-22 Mei berlanjut anarkis. Pembatasan itu dilakukan untuk mencegah penyebaran berita hoaks dan berita palsu (false news) yang disebut masif terjadi saat aksi tersebut berlangsung.

Akibat pembatasan itu, pengguna internet di Indonesia sempat kesulitan mengakses Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Pengiriman gambar melalui layanan-layanan tersebut juga sulit dilakukan.

Dua orang membuka laman Google dan aplikasi Facebook melalui gawainya di Jakarta, Jumat (12/4/2019)./ANTARA FOTO-Akbar Nugroho Gumay

Tak sedikit pemilik usaha, termasuk yang berskala mikro dan kecil, harus rela menanggung rugi karena tak bisa berjualan. Seperti diketahui, medsos dan layanan pengiriman pesan menjadi saluran pemasaran serta penjualan yang sangat penting bagi para pemilik online shop Tanah Air.

Pembatasan serupa rencananya akan kembali dilakukan jika sebaran berita bohong dan hoaks mencapai 600-700 konten per menit saat sidang gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Rencana itu telah diungkap Pelaksana Tugas Kepala Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ferdinandus Setu.

“Kalau banyak konten yang menghasut, memecah belah, maka akan kami batasi. Tetapi, itu pilihan terakhir,” ujarnya di Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Adapun sidang gugatan hasil Pilpres 2019 dijadwalkan berlangsung mulai Jumat (14/6), dengan tenggat waktu pengumuman putusan pada Jumat (28/6).

Rencana pembatasan akses internet dan medsos itu pun menuai kecaman, salah satunya dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Lembaga tersebut menganggap pembatasan layanan medsos tidak diperlukan dan bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

"Pembatasan layanan medsos ini bertentangan dengan hak berkomunikasi dan memperoleh informasi serta kebebasan berekspresi. Pembatasan yang dilakukan terhadap medsos telah menghambat masyarakat untuk memperoleh informasi publik," tegas Direktur Eksekutif ICJR Anggara dalam pesan tertulis yang diterima Bisnis, Kamis (13/6).

Dia mengungkapkan hak masyarakat untuk memperoleh informasi telah dilindungi Pasal 28F UUD 1945. Anggara juga menyebutkan meski kebebasan berekspresi adalah hak asasi yang dapat dibatasi, tapi pembatasan itu harus diuji validitasnya melalui uji tiga rangkai (three part test).

Pembatasan kebebasan berekspresi itu disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant On Civil And Political Rights/ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.

"Pembatasan harus secara jelas diatur dalam peraturan. Kedua, pembatasan harus dilakukan untuk melindungi hak dan reputasi orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau moral publik. Ketiga, pembatasan harus dengan cara seminimal mungkin (proporsional)," paparnya.

Suasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan materi gugatan dari pemohon./JIBI-Felix Jody Kinarwan

ICJR menganggap rencana pemerintah membatasi layanan medsos untuk menangkal berita hoaks adalah tindakan berlebihan, dan dapat merugikan kepentingan masyarakat lain.

Lembaga itu juga menganggap pembatasan akses media sosial tanpa pemberitahuan tidak tepat. Sebab, Pasal 4 ICCPR menyebutkan ada hal-hal yang harus diperhatikan jika negara mau membatasi HAM, yakni saat negara dalam keadaan darurat.

Siskamling Digital
Kecaman lain disampaikan organisasi masyarakat sipil Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo). Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho mengatakan pembatasan medsos harus menjadi langkah terakhir yang diambil untuk menekan penyebaran hoaks dan berita palsu.

“Cara lain yang lebih tepat dilakukan misalnya dengan melakukan live fact checking ketika proses sidang [sengketa Pilpres] berlangsung, sehingga ada upaya penjernihan informasi ketika muncul mis/disinformasi di medsos,” terangnya kepada Bisnis.

Mafindo menyarankan pemerintah melakukan penggalangan agar masyarakat terlibat dalam kegiatan “siskamling digital” selama proses sidang sengketa Pilpres 2019 berlangsung. Kegiatan itu dipercaya bisa mengatasi penyebaran berita bohong atau hoaks yang kerap cepat terjadi.

Dalam melakukan “siskamling digital”, Mafindo mengusulkan agar pemerintah menggandeng media-media terverifikasi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk mempercepat proses penyampaian hasil cek fakta. Eko percaya proses cek fakta yang cepat dan terkoordinir bisa menangkal penyebaran hoaks atau berita bohong yang masif di dunia maya.

“Karena selama masih ada gap antara jumlah hoaks dan jumlah klarifikasi tersebar, maka dibutuhkan langkah kreatif dan sinergi supaya klarifikasinya bisa lebih luas penyebarannya. Karena itu, butuh berkolaborasi dengan banyak pihak, seperti media dan para tokoh publik atau influencer,” tuturnya.

Mafindo menganggap penegakan hukum atau pemberantasan hoaks hanya layak dilakukan kepada akun-akun utama penyebar berita bohong. Namun, masyarakat harus dilindungi haknya untuk mengakses informasi dan medsos.

“Bagi masyarakat umum yang ikut menyebar, baik karena ketidaktahuan (literasi digital yang rendah) ataupun karena fanatisme yang berlebihan, perlu ada solusi lain yang lebih mendidik. Baik dengan pendekatan edukasi, atau juga agama, karena kadang hoaks mudah viral akibat dilekatkan dengan sentimen agama,” tambah Eko.

Warga membubuhkan tanda tangan untuk mendukung Pemilu 2019 anti hoax di Jakarta, Minggu (10/2/2019)./ANTARA FOTO-Wahyu Putro A

Peredaran Hoaks dan Berita Palsu
Berdasarkan survei global Ipsos-Centre for International Governance Innovation (CIGI) bertajuk Internet Security and Trust 2019, diketahui banyak pengguna internet di Indonesia yang terpapar berita bohong atau hoaks selama ini.

Survei tersebut dilakukan Ipsos yang mewakili CIGI, bekerja sama dengan Internet Society (SOC) dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Dalam kegiatan yang melibatkan 25.000 lebih pengguna internet itu diketahui, ada 84 persen responden dari Indonesia yang mengaku pernah melihat hoaks dari medsos Facebook.

Kemudian, 62 persen responden mengaku pernah melihat berita palsu dari medsos Twitter. Ada 66 persen responden Indonesia yang sempat melihat berita bohong atau hoaks dari blog.

Penyebaran berita bohong juga diakui responden Indonesia tidak hanya berasal dari medsos. Media lain yang disebut turut menyebarkan berita bohong adalah televisi, media cetak, media daring, dan YouTube.

Riset yang sama juga mengungkapkan ada 49 persen pengguna internet di Indonesia yang mudah percaya terhadap kabar bohong yang mereka terima. Kemudian, 79 persen responden dari Indonesia menyebut pemerintah harus bertanggung jawab atas maraknya berita palsu dan hoaks yang menyebar.

Untuk mengatasi maraknya penyebaran hoaks, 85 persen responden dari Indonesia sepakat dengan kebijakan pemerintah melakukan sensor terhadap konten-konten di internet.

Terakhir, survei tersebut mengungkap ada 75 persen responden global yang menyebut Facebook, Twitter, serta platform medsos lain berkontribusi terhadap ketidakpercayaan mereka akan internet. Penyebab lain yang membuat masyarakat tak mudah percaya internet adalah maraknya kejahatan siber (81 persen responden) dan kurangnya tingkat keamanan internet (62 persen responden).

Untuk mengatasi semakin maraknya peredaran berita palsu dan hoaks, pemerintah berencana melakukan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Rencana itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto. Dia menyebut revisi UU ITE adalah satu-satunya jalan guna menghadapi masalah akibat cepatnya perkembangan teknologi informasi.

Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers seusai rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (24/4/2019)./ANTARA FOTO-Renald Ghifari

“Kecepatan teknologi ini, terutama komunikasi medsos, tidak diimbangi oleh kecepatan regulasi untuk mengatur itu. Tatkala regulasi ini tidak lagi bisa menampung kegiatan yang sangat cepat tadi, itu problem. Ya jalan satu-satunya kita bisa perbaiki regulasi kita, UU ITE,” ujar Wiranto, Kamis (13/6).

Sebelum revisi UU ITE dilakukan, pemerintah akan tetap menempuh jalan seperti menutup situs-situs penyebar hoaks atau berita bohong (fake news). Bahkan, bukan tidak mungkin pemerintah akan membatasi akses internet dan medsos lagi di masa depan.

Wiranto berjanji pembatasan akses internet dan medsos tak akan dilakukan jika keadaan dianggap aman. Oleh karena itu, dia ingin masyarakat aktif berpartisipasi dalam menangkal hoaks dan berita palsu di dunia maya.

“Maka kalau tidak ingin [akses internet] dilemotkan, kalau tidak ingin diganggu lagi medsos itu, ya kita mengharapkan masyarakat berpartisipasi. Jangan membiarkan hoaks-hoaks yang negatif, merusak, bohong, mengadudomba, dibiarkan berkeliaran di Indonesia,” ucapnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
fokus, Pilpres 2019, hoax

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top