Kapan Tahapan Pemilu 2019 dan Sengketa di Dalamnya Usai?

Meski Pemilu 2019 sudah berlangsung lebih dari sebulan lalu dan penetapan hasilnya telah dilakukan sepekan lalu, masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui sebelum hasil resminya disampaikan. Pasalnya, ada ratusan gugatan atas hasil pemungutan suara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Lalu Rahadian
Lalu Rahadian - Bisnis.com 28 Mei 2019  |  15:41 WIB
Kapan Tahapan Pemilu 2019 dan Sengketa di Dalamnya Usai?
Menggugat Pesta Demokrasi

Bisnis.com, JAKARTA -- Tahapan Pemilu 2019 ternyata tak berhenti sampai penetapan hasil pemungutan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5/2019).

Sejumlah proses masih harus dilalui peserta Pemilu sebelum ditetapkan secara resmi sebagai kandidat terpilih oleh penyelenggara.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU harus memberi kesempatan kepada peserta Pemilu untuk mengajukan gugatan sengketa. Waktu yang diberikan adalah 3 hari sejak penetapan hasil dibacakan.

Jika dalam 3 hari itu tak ada gugatan sengketa atas proses Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg), maka KPU bisa menetapkan kandidat terpilih maksimal 3 hari setelahnya. Penetapan kandidat terpilih bisa dilakukan terpisah.

Petugas Bawaslu duduk di depan layar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara final tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilu 2019, di gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari./Reuters-Willy Kurniawan

Sederhananya, jika gugatan sengketa hanya muncul pada Pilpres 2019 tapi tak terjadi di beberapa daerah pemilihan (dapil) Pileg 2019 dan DPD, maka KPU bisa menetapkan caleg terpilih terlebih dulu dibandingkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Jika dikaitkan dengan waktu penetapan hasil Pemilu pada Selasa pekan lalu, maka waktu untuk mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) berakhir pada Jumat (24/5).

Hingga waktu pengajuan gugatan ditutup, ada 334 gugatan yang masuk ke MK. Jumlah itu terdiri atas 323 gugatan sengketa yang diajukan partai politik (parpol) dan calon anggota legislatif (caleg), 10 gugatan untuk tingkat DPD, dan 1 gugatan Pilpres.

Seluruh gugatan diajukan sebelum Jumat (24/5) pukul 01.46 WIB yang menjadi waktu penutupan penerimaan berkas permohonan.

Partai Demokrat menjadi parpol dengan jumlah gugatan terbanyak, yakni 24 permohonan. Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyusul dengan masing-masing 22 dan 20 permohonan.

Kemudian, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masing-masing mengajukan 18 gugatan.

Adapun gugatan Pilpres yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diserahkan ke MK pada Jumat (24/5) pukul 22.44 WIB, atau sekitar 1,5 jam sebelum batas waktu.

Dalam jadwal penanganan perkara hasil Pilpres dan Pileg yang dirilis MK, diketahui waktu penyelesaian gugatan hasil Pilpres dan Pileg berbeda.

Untuk Pilpres, penanganan perkara dijadwalkan selesai maksimal 2 Juli 2019. Sementara itu, penanganan perkara Pileg maksimal kelar pada 14 Agustus 2019.

Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga Bambang Widjojanto (kedua kiri), penanggung jawab Hashim Djojohadikusumo (ketiga kiri), dan anggota Denny Indrayana (kiri) mendaftarkan gugatan perselisihan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019)./ANTARA-Hafidz Mubarak A

Pada tahap penanganan perkara Pilpres, MK memberi waktu peserta untuk mengajukan permohonan hingga 24 Mei. Kemudian, pada 11 Juni, MK akan mencatatkan permohonan pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Pada tanggal yang sama, lembaga ini juga akan menyampaikan salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemudian, pemeriksaan pendahuluan serta penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan akan berlangsung pada 14 Juni.

Pada 17-24 Juni 2019, sidang pemeriksaan akan berlangsung. Rencananya, sidang berlangsung setiap hari.

"Ya, benar [sidang pemeriksaan berlangsung setiap hari di tanggal yang ditentukan]," kata Juru Bicara MK Fajar Laksono kepada Bisnis, Jumat (24/5).

Kemudian, Hakim MK akan menggelar rapat permusyawaratan pada 25-27 Juni. Setelah itu, keputusan diumumkan pada 28 Juni dan salinan putusan serta pemuatan hasil sidang di laman resmi dilakukan hingga 2 Juli.

Untuk penanganan perkara Pileg 2019, MK akan memeriksa kelengkapan permohonan pada 21-27 Mei. Setelah itu, pemohon diberi waktu memperbaiki kelengkapan permohonan jika ada yang kurang, pada 28-31 Mei.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Arsul Sani (kedua kanan) bersama kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra (kedua kiri) menyapa media seusai berkonsultasi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (27/5/2019)./ANTARA-Sigid Kurniawan

Pencatatan permohonan dan BRPK akan dilakukan pada 1 Juli. Sehari setelahnya, MK menyampaikan salinan permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu.

Pemeriksaan pendahuluan perkara Pileg akan berlangsung pada 9-12 Juli. Setelah itu, penyerahan perbaikan jawaban dan keterangan diperbolehkan pada 11-26 Juli.

Pada waktu bersamaan, tepatnya 15-30 Juli, sidang pemeriksaan gugatan sengketa Pileg akan berlangsung di MK. Setelah itu, hakim menggelar rapat permusyawaratan pada 31 Juli-5 Agustus dan membacakan keputusan pada 6-9 Agustus.

Terakhir, penyerahan salinan putusan akan dilakukan pada 6-14 Agustus 2019.

Penetapan Calon Terpilih Beda Waktu
Menurut Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini, perbedaan waktu untuk menetapkan kandidat terpilih hasil Pilpres, Pileg, dan pemilihan DPD pasti terjadi. Pasalnya, waktu penanganan perkara Pilpres dan Pileg oleh MK pun tidak sama.

Tetapi, dia menganggap perbedaan itu bukan sesuatu yang aneh. Titi menyebut perbedaan waktu penetapan tak mempengaruhi pelantikan dan pengucapan sumpah janji calon DPR terpilih pada 1 Oktober 2019 serta untuk presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober.

Warga memperlihatkan jarinya yang sudah dicelup tinta, usai mencoblos di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu 2019, Rabu (17/4/2019)./Bisnis-Wahyu Darmawan

"Perbedaan ini, baik soal penetapan calon terpilih atau pelantikannya, tidak perlu dipolitisasi karena memang sudah menjadi bagian dari tradisi ketatanegaraan Indonesia sesuai peraturan yang ada," ucapnya kepada Bisnis.

Meski demikian, Titi menganggap KPU tetap perlu menjelaskan ke publik perbedaan yang akan muncul nanti. Penjelasan diperlukan agar tak ada spekulasi maupun disinformasi di tengah masyarakat.

Menanggapi jadwal persidangan gugatan sengketa di MK, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan bahwa lembaganya masih menunggu jadwal persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK. Setelah itu, baru KPU bisa menentukan jadwal penetapan kandidat terpilih untuk Pilpres dan Pileg.

"Penetapan calon terpilih ya tentu berharap mereka [para kandidat] datang," ucapnya.

Penetapan calon terpilih nanti akan berdekatan dengan waktu evaluasi total KPU atas pelaksanaan Pemilu 2019. Wahyu melanjutkan evaluasi rencananya dilakukan pada Juli atau Agustus tahun ini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
mahkamah konstitusi, fokus, Pemilu 2019

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top