Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengajak Presiden AS Donald Trump berkunjung ke kapal perang, bermain golf, hingga menonton olah raga sumo.
Hal itu terjadi saat kunjungan kenegaraan Trump di Tokyo yang berlangsung sejak 25 hingga 28 Mei mendatang. Kunjungan tersebut menandakan mulai meredanya ketegangan hubungan kedua negara,
Seperti dilansir Bloomberg, dalam kunjungan kenegaraannya kali ini, Trump direncanakan menjadi tamu kehormatan pada perjamuan negara di istana kekaisaran di Tokyo.
Trump menjadi pemimpin asing pertama yang bertemu dengan Kaisar Naruhito. Kaisar baru saja naik takhta pada 1 Mei lalu dan menandai dimulainya era kekaisaran baru pertama dalam tiga dekade.
"Dari semua negara di dunia, saya menjadi tamu kehormatan pertama di acara terbesar yang telah mereka miliki dalam lebih dari 200 tahun, jadi itu hal yang hebat," ujar Trump seperti dikutip dari Bloomberg, Sabtu (25/5/2019).
Selain itu, Trump dijadwalkan menghadiri final kejuaraan sumo musim semi dan mengadakan konferensi pers bersama dengan PM Jepang Shinzo Abe pada Senin (27/5/2019).
Kunjungan Trump ke salah satu dari dua kapal perang terbesar yang dibangun Jepang sejak Perang Dunia II juga akan menjadi peluang bagi PM Jepang Shinzo Abe untuk menekankan bahwa pemerintahnya membelanjakan lebih banyak pada peralatan militer AS ketika kedua negara sempat mengalami sengketa perdagangan.
Kunjungan Trump terjadi kurang dari sebulan setelah perjalanan terakhir Shinzo Abe ke AS dan akan diikuti oleh pertemuan puncak perdagangan kedua negara yang ketiga pada Juni. Trump diperkirakan kembali ke Jepang untuk pertemuan Kelompok 20 di Osaka.
Di sisi lain, negosiator kedua negara akan bertemu secara terpisah untuk menuntaskan kesepakatan terkait perdagangan. Sebelumnya, AS mengancam akan menaikkan tarif mobil dan mencari lebih banyak akses ke pasar pertanian Jepang.
Pada pekan lalu, AS mengeluarkan perintah eksekutif yang menyebut impor mobil dan suku cadang asing sebagai ancaman bagi keamanan nasional AS.
Hal tersebut memungkinkan adanya 180 hari untuk negosiasi dengan pemerintah asing, terutama Jepang dan Uni Eropa, sebelum tindakan lanjut diambil oleh AS.
