Bisnis.com, JAKARTA – Risiko penggunaan senjata nuklir mencapai puncak tertinggi sejak Perang Dunia Kedua sehingga mendesak untuk ditanggapi secara serius, menurut seorang pakar keamanan senior PBB.
Renata Dwan, Direktur PBB urusan Penelitian Perlucutan Senjata (UNIDIR), mengatakan bahwa semua negara penghasil senjata nuklir memiliki program modernisasi yang sedang berlangsung. Selain itu juga terjadi perubahan peta pengawasan senjata nuklir yang sebagian karena persaingan strategis antara China dan Amerika Serikat.
Pengaturan pengawasan atas senjata tradisional juga sedang terkikis oleh munculnya jenis perang baru dengan meningkatnya penyebaran kelompok bersenjata dan pasukan. Sementara itu, teknologi baru telah mengaburkan garis antara pelanggaran dan pertahanan satu negara, katanya kepada wartawan di Jenewa seperti dikutip Reuters, Rabu (22/5/2019).
Akibat pembicaraan perlucutan senjata macet selama dua dekade terakhir, sebanyak 122 negara telah menandatangani perjanjian untuk melarang senjata nuklir. Pelarangan itu sebagian karena frustrasi dan sebagian karena pengakuan tingginya risiko, katanya.
“Saya pikir kondisi itu menunjukkan bahwa risiko perang nuklir sangat tinggi sekarang meski agak luput dari perhatian media massa. Risiko penggunaan senjata nuklir, untuk beberapa faktor tersebut di atas lebih tinggi sekarang daripada setiap saat sejak Perang Dunia Kedua berakhir,” katanya.
Dwan mengatakan dunia seharusnya tidak mengabaikan bahaya senjata nuklir.
“Bagaimana kita berpikir tentang itu, dan bagaimana kita bertindak atas risiko tersebut serta pengelolaan risiko bagi saya merupakan pertanyaan yang cukup signifikan dan mendesak yang tidak tercermin sepenuhnya dalam Dewan Keamanan,” katanya.
