Bisnis.com, JAKARTA — Aparatur Sipil Negara harus mengubah paradigm dalam melayani masyarakat atau akan tergilas oleh perubahan zaman. Perkembangan teknologi merupakan pendorong utama perubahan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintah harus bisa beradaptasi secara cepat dengan perubahan teknologi yang berkembang saat ini, termasuk aparaturnya.
"Pemerintah juga harus adaptasi dengan perubahan," ujarnya dalam keterangan resminya pada International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, pada Kamis (14/3/2019).
Wapres menyebutkan perubahan tata kelola pemerintahan yang terjadi di Indonesia semakin terlihat seiring terjadinya reformasi.
Pemerintahan yang sebelumnya sentralistik dan otoriter sekarang menjadi desentralisasi dan lebih terbuka. Masyarakat, tegas JK, menginginkan pelayanan publik yang efisien.
"Jika aparat lamban dan korup, maka investasi keluar, selain itu kepercayaan publik terhadap pemerintah juga menurun," katanya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin, dalam sambutannya, menyampaikan semakin baiknya kinerja birokrasi di Indonesia.
Hal ini ditunjukan dengan membaiknya skor indeks persepsi korupsi menjadi 38 di 2018 dari skor 37 di 2017 dan peringkat 72 untuk ease of doing business.
"Dunia butuh transformasi pemerintahan tidak hanya melalui birokrasi yang mekanistik tapi hidup untuk melayani rakyat. Oleh karenanya kapasitas negara harus bisa memberikan pelayanan publik yg memuaskan," jelas Syafruddin yang juga mantan Wakapolri itu.
Simposium ini diadakan untuk menekankan pentingnya sinergi antara negara-negara ASEAN bersama Korea Selatan dan Australia. Total peserta yang terlibat mencapai kurang lebih 1.000 orang yang terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi.
