Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) akan menggenjot pertumbuhan jumlah graduasi atau keluarga yang tidak lagi menerima Program Keluarga Harapan karena naiknya tingkat kesejahteraan pada tahun ini. Adapun, kementerian bekerja sama denga Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menjaga angka graduasi tidak jatuh.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kementerian setidaknya akan meningkatkan jumlah graduasi setidaknya menjadi 800.000 keluarga hingga akhir tahun ini atau setara dengan 8% dari total Keluarga Penerima Manfaat [KPM]. Dengan kata lain, kementerian menargetkan jumlah graduasi sekurang-kurangnya 29% dari realisasi tahun lalu sekitar 620.000 keluarga.
"Targetnya minimal 800.000 [KPM]. Dengan kerja sama dengan pihak Kementerian Perindustrian, ini kami [perkirakan[ bisa ditingkatkan sampai dengan 1 juta [KPM]," paparnya, Jumat (8/3/2019).
Namun demikian, target pertumbuhan tahun ini melambat jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Pada 2018, jumlah graduasi PKM tumbuh sekitar 192,11% menjadi sekitar 620.000 keluarga dari sekitar 230.000 keluarga pada tahun sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, Agus berujar ada berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jumlah graduasi.
Di samping itu, Kemensos bekerja sama dengan Kemenperin untuk meningkatkan level usaha para graduasi KPM agar dapat mendapatkan akses permodalan maupun pasar digital. Agus menyatakan para KPM yang bergraduasi dengan cara menciptakan usaha harus dijaga agar tidak jatuh.
Seperti diketahui, Kemensos memiliki dua program produktif yaitu Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). UEP adalah usaha KPM yang menggunakan modal pribadi, sedangkan KUBE adalah kelompok usaha yang beranggotakan 10 KPM dan mendapatkan dana segar dari Kemensos senilai Rp10 juta per kelompok.
Dalam kerja sama dengan Kemenperin, Kemensos telah menyiapkan 400.000 keluarga graduasi untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan tersebut. Agus berharap, para kelaurga graduasi tersebut dapat mengakses permodalan dari perbanakn dalam bentuk kredit bersubsidi atau KUR untuk melakukan ekspansi usahanya masing-masing.
Pada tahun ini, pemerintah akan mengucurkan dana PKH senilai Rp32,2 triliun. Adapun, kementerian menganggarkan Rp600 miliar untuk penguatan pendampingan keluarga graduasi. Direktur Jenderal Perlindugan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan kementerian akan melakukan sosalisasi bagi SDM pendamping PKM-PKH pada kerja sama dengan Kemenperin.
Harry berharap dengan adanya kerja sama tersebut, para UEP dan KUBE hasil PKH bisa mendapatkan akses permodalan dari perbankan dalam bentuk KUR. Menurutnya, beberapa UEP dan KUBE sudah ada yang mendapatkan KUR, namun akan lebih efektif jika dimediasi oleh Kemenperin.
"Makanya sudah ada pembicaraan antara Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Sosial. Jadi, Himbara [Himpunan Bank Negara] itu didorong bukan hanya sebagai mediator, tapi juga didorong untuk dapat mempersiapkan permodalan," jelasnya.
