Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan pihaknya akan menaikkan tunjangan kinerja pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena target kinerja dapat terlampaui.
Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam acara pembukaan rapat kerja nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1/2019). Jokowi mengatakan pemerintah akan meningkatkan tunjangan kinerja yang paling maksimal bagi pegawai Kementerian ATR/BPN.
"Saya enggak tahu diajukan ke saya berapa, tapi akan saya berikan paling maksimal. Karena ini sebagai ucapan terima kasih yang ingin kita berikan kepada seluruh jajaran kantor-kantor wilayah BPN seluruh tanah air. Terima kasih seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dari pusat ke daerah. Karena target-target yang kita berikan selalu terlampaui," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, terdapat "lompatan" dalam hal jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN. Pada masa lalu, jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan hanya 500.000 per tahun. Jumlah itu meningkat 10 kali lipat menjadi 5 juta per tahun. Peningkatan itu dinilai sangat tinggi.
"Kemudian loncat lagi 7 juta menjadi 9 juta (pada 2018). Loncatan yang perlu kita berikan apresiasi dan penghargaan. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sehingga target yang saya berikan kepada Pak Menteri yang terakhir di 2018 juga tercapai dan terlampaui," kata Jokowi.
Jokowi mengaku mengetahui bahwa pegawai BPN bekerja "siang malam". Presiden mengatakan dirinya memang memberikan target dalam hal penerbitan sertifikat tanah itu supaya ukuran kinerja jelas. Pada akhir 2014, sebanyak 126 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat baru mencapai 46 juta.
"Karena persoalan sertifikat tanah bertahun-tahun tidak bisa kita selesaikan. Padahal rakyat butuh sertifikat untuk pengakuan atas hak tanah yang mereka miliki, yang harusnya mereka, rakyat, ngurusnya gampang, bisa urus sendiri, tidak pakai perantara, tidak pakai calo. Kalo ada biaya, biayanya jelas. Yang kita harapkan proses cepat, tidak harus menunggu berbukan-bulan, bertahun-tahun. Saya kira nggak musim lah (mengurus sertifikat tanah dalam waktu lama). Ini musimnya berganti," kata Kepala Negara.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan tunjangan kinerja tersebut memang sangat bergantung kepada kinerja kementerian. Menurutnya, kinerja BPN dalam 2-3 tahun terakhir ini cukup luar biasa. Oleh karena itu, pihaknya meminta peningkatan tunjangan kinerja kepada Presiden.
"Alhamdulillah Presiden merespons positif. Nanti akan diberikan yang paling optimal, dimungkinkan. Tentu harus dihitung lagi oleh Kementerian Keuangan, karena yang range-nya 100% itu Kementerian Keuangan," kata Sofyan.
Menurutnya, tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian ATR/BPN selama ini baru mencapai 60%. Sofyan berharap tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian ATR/BPN dapat mencapai 90% apabila tidak mampu mencapai 100%.
