Bisnis.com, JAKARTA — Bila menilik Pilpres 2014, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) meyatakan dukungan pada Jokowi-JK. Tetapi, kini mereka memilih netral, karena janji Jokowi untuk memperjuangkan masyarakat adat tak terbukti.
Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi menyatakan hal tersebut disebabkan janji kampanye Jokowi dalam Nawacita I yang tidak ditepati, terkait keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat adat.
Salah satunya, yaitu ketidakjelasan proses RUU Masyarakat Adat, dan pelaksanaan keputusan MK-35 tentang hutan adat masih jauh dari keberpihakan. Terkini, beberapa masyarakat adat masih mengalami sengketa lahan, tak memiliki dokumen kewarganegaraan, dan kesulitan mengenyam pendidikan.
"RUU masyarakat adat saat ini tidak jelas situasinya, justru karena pemerintah bukan karena DPR. Jadi ini memang karena presiden tidak ada Daftar Isian Masalah (DIM) dari presiden, dari pemerintah, dan selama ini prosesnya juga tertutup," ungkap Rukka.
"Jadi kami pun masayarakat adat ketika pemerintah membicarakan masukan mereka, tanggapan mereka, terhadap draft RUU yang sudah disiapkan oleh DPR, kami tidak pernah dilibatkan. Sementara ini berbicara tentang nasib kami," tambahnya.
AMAN menjelaskan bahwa mereka kini mengambil langkah yang lebih efektif, yaitu mengutus kadernya berperan mengambil kebijakan di Pemilu Legislatif. Kader dari AMAN yang mengendarai berbagai macam parpol pun, dipastikan tidak menggunakan politik kotor sebab mengawal nilai-nilai luhur daerahnya.
"Sejak Indonesia merdeka, hampir semuanya memang targetnya adalah merampas wilayah adat untuk alasan pembangunan kebijakan ekonomi. Memang merampas, dan dianggap tanah kosong," ungkap Rukka.
Oleh sebab itu, AMAN menilai pihaknya tidak akan lagi terbawa janji kampanye dari kedua pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2019 dan membebaskan anggotanya untuk memilih.
Kendati demikian, sebagai organisasi yang beranggotakan para tokoh masyaralat adat, AMAN akan terus berupaya mewarnai demokrasi Indonesia dengan cara tersendiri. Salah satunya, dengan menjaga secara ketat calon asli dari daerah masing-masing, sehingga paham betul kebijakan apa yang harus dibuat untuk melindungi "rumah".
"Yang kita lakukan adalah, sedang mempraktekan demokrasi ala masyarakat adat, yaitu demokrasi demografis melalui musyawarah mufakat," jelas Rukka.
