Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan perlunya pelatihan mitigasi bencana, khusunya di daerah-daerah yang rawan terjadi bencana.
“Soal kebencanaan itu tidak perlu diajarkan, itu hanya perlu dilatih. Tentu dengan pelatihan itu menjelaskan. Jadi seperti kalau ada gempa, Anda harus ada di bawah meja. Kalau ada memang terjangan tsunami, lari [ke tempat tinggi] atau gempa bumi tentu harus keluar ke lapangan. Hal-hal seperti itu harus dilatih bukan diajarkan,” katanya di Kantor Wakil Presiden RI, Selasa (8/1/2019).
Adapun pemerintah di daerah bisa memberikan petunjuk dan sarana penyelamatan. Pemerintah pun memfasilitasi pelatihan dan simulasi tersebut secara teratur.
“Di beberapa tempat seperti di Padang itu juga sering dilakukan simulasi. Di beberapa kota, juga di Aceh sering dilakukan. Mestinya, kita minta ini yang teratur. Katakanlah dua kali setahun, di Jepang begitu dua kali setahun. Bunyi sirine, jadi orang ngumpet di sini, di mana tempat berkumpul, di sana, di lapangan situ,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, BNPB harus melaksanakan pelatihan tersebut di kota-kota yang memiliki potensi bencana yang besar. Wapres Kalla pun menegaskan tanggap terhadapa bencana tak perlu masuk kurikulum pendidikan.
Sebelumnya, pemerintah akan menambah kurikulum tentang pendidikan kebencanaan pada tahun ajaran 2019/2020 dan meminta perguruan tinggi untuk membuka program studi tentang kebencanaan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan modul-modul untuk pendidikan tentang mitigasi bencana.
Pendidikan mitigasi bencana yang dimasukkan ke dalam kurikulum tak akan berupa mata pelajaran khusus. Pendidikan mitigasi bencana diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar tanpa melalui mata pelajaran khusus.
