Bisnis.com, SERANG – Pemprov Banten segera fokus pada rehabilitasi rumah masyarakat korban tsunami Selat Sunda yang masuk dalam kategori rusak ringan.
"Pemprov tengah menghitung kebutuhan anggaran yang akan digunakan merehabilitasi rumah para korban tsunami tersebut. Tinggal kami hitung anggarannya. Sekarang sudah di-update datanya," kata Gubernur Banten Wahidin Halim usai rapat kordinasi Pemprov Banten di Serang pada Senin (7/1/2019).
Menurut dia, untuk proses rehab rumah warga yang rusak ringan sudah diagendakan. Untuk penyaluran dana harus dilakukan sesuai dengan prosedur, jangan sampai pada proses penyaluran dana terdapat data fiktif. "Jangan sampai dananya fiktif. Boleh kita buru-buru bangun, tapi jangan sampai jadi korban korupsi."
Die mengutarakan Pemprov Banten, Pemkab Pandeglang, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan rapat lagi untuk memutuskan relokasi korban bencana tsunami Selat Sunda.
Pemprov Banten telah mencanangkan tanggap bencana pada 6 - 9 Januari 2019. "Untuk tanggap bencana itu kan lebih berkutat pada persoalan kesehatan dan penanganan pengungsi. Saat mereka kembali, kami siapkan hunian sementara (huntara). Kami bagi-bagi tugas antara BNPB, gubernur, dan bupati," kata Wahidin.
Meski begitu, dia mengaku Pemprov fokus pada penanganan rumah yang rusak ringan. Untuk rehab rumah rusak akan dilakukan secara gotong royong. "Kami gotong royong. Itu juga termasuk pemulihan ekonomi. Kami akan hitung perahu (rusak) ada posnya juga. Itu jadi bantuan sosial," kata Gubernur.
Sementara Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menjelaskan Pemprov Banten, Pemkab Pandeglang, dan BNPB telah menyepakati setelah bencana, Pemprov akan mendorong pembangunan hunian tetap, sedangkan untuk hunian sementara akan disiapkan oleh BNPB.
