Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

BNPB Perpanjang Masa Tanggap Darurat di Lampung Selatan

Perpanjangan masa tanggap darutat diberlakukan untuk wilayah Lampung Selatan pasca tsunami Selat Sunda.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 06 Januari 2019  |  12:07 WIB
BNPB Perpanjang Masa Tanggap Darurat di Lampung Selatan
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memasang alat pendeteksi gelombang tsunami di Pulau Sebesi Lampung Selatan. Foto: dokumen BMKG
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Perpanjangan masa tanggap darutat diberlakukan untuk wilayah Lampung Selatan pasca tsunami Selat Sunda.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan masa tanggap darurat di Lampung Selatan, Provinsi Lampung diperpanjang, sementara wilayah Pandeglang, Banten tengah masuk masa transisi darurat pascatsunami pada 22 Desember 2018.

"Masa tanggap darurat di Kabupaten Lampung Selatan diperpanjang selama dua pekan, yaitu 6 Januari hingga 19 Januari 2019," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam pernyataan di Jakarta, Minggu (6/1/2019).

Korban tsunami di Lampung Selatan tercatat 120 orang meninggal dunia, 8.304 orang luka, dan 6.999 orang mengungsi. Sebanyak 543 rumah rusak berat, 70 rumah rusak sedang dan 97 rumah rusak ringan.

Namun, sesuai kesepakatan dan rapat koordinasi, diputuskan tidak ada pembangunan hunian sementara (huntara) di Lampung Selatan melainkan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk relokasi. Sudah tersedia lahan seluas 2 hektare untuk pembangunan huntap.

Sementara itu, khusus di Kabupaten Pandeglang, berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Banten disepakati bahwa selesainya masa tanggap darurat pada 4 Januari 2019 dilanjutkan dengan periode transisi darurat menuju peralihan selama dua bulan yaitu 6 Januari 2019 hingga 6 Maret 2019.

"Selama masa transisi darurat ini akan dibangun hunian sementara (huntara)," katanya.

Sutopo menuturkan huntara dibangun untuk menampung pengungsi yang rumahnya rusak berat dan rusak ringan. Hunian sementara diperlukan untuk meminimalisir gejolak sosial dan mengantisipasi musim hujan agar pengungsi dapat lebih nyaman.

Diperlukan waktu selama dua bulan untuk membangun huntara sebelum dilakukan pembangunan hunian tetap yang waktunya lebih panjang.

"Pemda Pandeglang akan mengajukan dana siap pakai ke BNPB untuk pembangunan huntara. Pengerjaan fisik huntara akan dilakukan oleh TNI," imbuhnya.

Ada pun untuk perbaikan rumah rusak ringan, Pemda Pandeglang dan Banten akan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sedangkan untuk perbaikan rumah rusak berat dan rusak sedang akan diusulkan melalui hibah rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB.

Di Kabupaten Pandeglang terdapat 296 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, dan 7.972 orang mengungsi. Sebanyak 1.071 rumah rusak berat dan rusak sedang, dan 457 rumah rusak ringan.

Secara total, hingga Sabtu (5/1) jumlah korban tercatat 437 orang meninggal dunia, 9.061 orang luka, 10 orang hilang dan 16.198 orang mengungsi karena bencana tsunami di Selat Sunda itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

lampung banten Tsunami Selat Sunda

Sumber : Antara

Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top