Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan Pemerintah Indonesia akan mengambil tindakan tegas lebih lanjut terkait dengan masalah diskriminasi terhadap Suku Uighur yang mayoritas beragama Islam oleh Pemerintah China.
Wapres Kalla menuturkan sikap Indonesia diambil setelah nantinya memeroleh laporan dari Kedutaan Besar Indonesia di negeri Tirai Bambu tersebut.
Wapres menyebut pemerintah prihatin terhadap diskriminasi yang menimpa Suku Uighur di Provinsi Xinjiang, China. Terlebih jika memang terbukti ada pelanggaran HAM yang terjadi.
Oleh karena itu, menurutnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah memanggil Duta Besar China untuk Indonesia guna menyampaikan keprihatinan pemerintah akan masalah tersebut pada 17 Desember lalu.
“Kemudian juga telah memerintahkan Dubes kita di Beijing untuk melihat keadaan sebenarnya di Xinjiang, untuk melaporkan segera, untuk pemerintah memberikan sikapnya setelah dua hal ini dikemukakan. Semuanya menunggu laporan dari kedubes kita dan juga follow up dari pemanggilan Dubes China ke Menlu” kata Wapres Kalla di Istana Wakil Presiden RI, Kamis (20/12/2018).
Di sisi lain, Wapres Kalla pun mengajak masyarakat Indonesia kritis terhadap masalah Suku Uighur ini. Apakah tindakan Pemerintah China yang menekan Suku Uighur adalah upaya deradikalisasi di sana.
Sebabnya, dalam beberapa kasus terorisme di Indonesia, tak jarang melibatkan pelaku terror dari Suku Uighur seperti kasus gembong terorisme Santoso di Poso, Sulawesi Tengah.
“Tapi perlu juga dicatat, bahwa kita harus membedakan antara perlakukan diskriminatif dengan kemungkinan adanya deradikalisme juga. Karena ke Indonesia pun radikalisme atau teror datang dari Uighur membantu Santoso di Poso. Ada 12 orang yg ikut perang di Poso orang Uighur,” ujarnya menjelaskan.
