Bisnis.com, JAKARTA -- Presidium Nasional Jaringan Advokat Pengawal NKRI (JAPRI) Abdul Fakhridz Al Donggowi meminta agar Bawaslu mengusut dugaan kampanye terselubung di acara Reuni 212 beberapa waktu lalu.
Dalam keterangan tertulisnya, Abdul mengatakan bahwa dalam konteks pembelajaran berdemokrasi menjelang Pilpres 2019, terdapat beberapa catatan. Diantaranya, lanjut Abdul, meskipun panitia menyangkal tidak ada kampanye untuk Prabowo Subianto, namun faktanya penyelenggara mengundang Prabowo untuk hadir dalam reuni 212.
Dengan begitu, tidak terbantahkan bahwa kehadiran Prabowo tersebut sangat menguntungkan, juga meningkatkan popularitas maupun elektabilitas.
Abdul menyebut bahwa penyelenggara Reuni 212 tidak dapat membuktikan sebaliknya, yaitu dapat membuktikan telah mengundang Presiden Joko Widodo selaku calon presiden untuk hadir.
Padahal, kata Abdul, jelas-jelas Jokowi merupakan alumni 212 karena hadir pada Aksi 212 yang digelar 2 Desember 2016.
“Maka patut kita duga, sejak awal ada niat atau upaya terselubung dari Pihak Penyelenggara untuk memberikan panggung politik kepada Prabowo sebagai Calon Presiden Nomor Urut 02,” kata Abdul Fakhridz, dalam siaran pers, Rabu (5/12/2018).
Baca Juga
Hal itu dikuatkan dengan fakta yang terjadi di lapangan seperti pemutaran rekaman Habib Rizieq yang menyerukan “2019 Ganti Presiden”, Pemutaran Lagu “Astagfirullah Punya Presiden Si Raja Bohong”, video dan foto yang beredar di media terkait dengan sebagian peserta yang hadir di Reuni 212 dengan mengacungkan tangan simbol 2 Jari dan teriakan-teriakan “2019 Ganti Presiden.”
“Apalagi sebagian Panitia Penyelenggara Reuni 212 merupakan Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi,” tegas Abdul.
Ditambahkan, walau ada niat terselubung dari penyelenggara dalam memobilisasi massa Reuni 212 untuk kepentingan politik, JAPRI yakin peserta yang hadir dalam merupakan bagian rakyat yang cerdas dan tidak semua peserta Reuni 212 serta merta merupakan pendukung Prabowo.
Akan tetapi, terkait dengan muatan politik dalam Reuni 212 maupun “Aksi Bela Tauhid 211”, JAPRI tetap mendesak Bawaslu untuk lebih aktif dan tegas dalam melakukan pengawasan terhadap kampanye Pemilu 2019.
“Karena tidak menutup kemungkinan banyak pihak yang dapat melakukan upaya-upaya terselubung dalam memperjuangkan kepentingan politiknya sehubungan dengan kampanye Pemilu 2019, baik dilakukan oleh penyelenggara, tim kampanye, maupun peserta Pemilu,” katanya.
Terpisah, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto telah melanggar aturan kampanye. Hal itu terlihat ketika dia menghadiri acara Reuni 212 yang berlangsung di Monas pada Minggu (2/12).
Terlebih lagi, ditemukan sejumlah spanduk dan teriakan Prabowo Presiden dalam acara itu. “Ini yang harus didorong terus agar diselidiki oleh Bawaslu. Karena, ada sejumlah temuan pelanggaran," kata Boni.
Boni menilai, acara reuni tersebut merupakan gerakan oposisi politik. Bawaslu, katanya, harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut. "Apakah 212 ini bagian dari curi start kampanye atau tidak. Itu yang harus dievaluasi apalagi Prabowo hadir dalam acara itu," katanya.
Menurutnya, dari aspek sejarah gerakan 212 selalu bermuatan politik dan selalu dipakai untuk menyerang lawan politik. Mengerahkan massa bersimbol agama namun dengan kepentingan politik elektoral.
Jika sikap Bawaslu tak tegas, maka hal itu mengkhawatirkan. Kurangnya sensitivitas anggota Bawaslu terkait dengan penggunaan istilah-istilah agama yang berupaya menafikan hak warga negara untuk dipilih dan memilih.
“Jika tidak, ruang politik kita bisa marak kembali dengan isu SARA. Sesuatu yang dampaknya telah terlihat dalam pelaksanaan Pilkada DKI kemarin.”
