Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden AS Mike Pence menegaskan bahwa Laut China Selatan bukanlah milik satu negara dan AS akan terus berlayar dan melintasinya selama hukum internasional tidak melarang hal tersebut.
"Laut China Selatan bukanlah milik satu negara. Saya yakinkan pada Anda, AS akan tetap berlayar dan terbang di atas perairan itu selama diizinkan hukum internasional," ujarnya dilansir dari Reuters, Jumat (16/11/2018).
Komentar tersebut diarahkan pada China yang selama ini mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan sebagai bagian dari wilayahnya. Perairan strategis yang merupakan jalur perdagangan internasional itu diperkirakan menghasilkan US$3 triliun setiap tahunnya.
Selain China, sejumlah negara Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam juga mengklaim sebagian Laut China Selatan sebagai wilayah mereka.
Di hadapan kepala negara Asia Tenggara, Kamis (15/11), Pence menyatakan tidak ada tempat bagi negara agresif yang mencari kekuasaan di kawasan Indo-Pasifik. Komentar tersebut merujuk pada China yang secara konsisten memperluas pengaruhnya di Laut China Selatan.
Komentar terbaru Pence adalah kelanjutan dari pidatonya pada Oktober 2018 yang menandai dimulainya pendekatan keras Washington terhadap Beijing. AS menyebut China telah melakukan tindakan jahat untuk menjatuhkan Presiden AS Donald Trump dan secara sembrono melakukan aksi militer di Laut China Selatan.
Sementara itu, Filipina sebagai salah satu negara yang terlibat klaim Laut China Selatan, menyampaikan pihaknya menyadari bahwa China telah mengambil alih perairan tersebut. Presiden Filipina Rodrigo Duterte menambahkan bahwa operasi militer AS dan sekutunya di Laut China Selatan hanya menambah friksi dan memperlambat proses penyelesaian yang tengah dilakukan China dan negara-negara tetangganya.
"China sudah di sana [Laut China Selatan]. Tapi mengapa kalian malah menciptakan perpecahan dengan melakukan aksi yang dapat menyulut respons China?" tuturnya kepada wartawan sebagaimana dilansir The Strait Times, Kamis (15/11).
Duterte melanjutkan konflik di Laut Cina Selatan hanya dapat diselesaikan melalui pembicaraan antara China dan Asean dan tanpa campur tangan AS dan sekutunya yang melakukan provokasi melalui latihan militer.