Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meraih penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018. Penghargaan diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Menteri LHK Siti Nurbaya, saat pembukaan International Public Service Forum, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (7/11/2018).
Penghargaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) ini berhasil diraih KLHK melalui inovasi Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), yang menjadi solusi untuk menjawab tantangan global perdagangan kayu legal.
Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018 merupakan inovasi yang dikategorikan outstanding (terpuji) hasil seleksi dari Top 99. SILK berhasil terpilih dari 2.824 inovasi yang ikut kompetisi.
SILK juga menjadi satu-satunya inovasi pelayanan publik wakil dari Indonesia yang dikirim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ke OECD dalam kompetisi Observatory of Public Sector Innovation tingkat dunia.
Inovasi SILK merupakan platform online pertama di dunia, untuk penerbitan dokumen penjaminan legalitas kayu. Hingga 24 Oktober 2018, melalui platform SILK telah diterbitkan sebanyak 920.133 dokumen V-Legal dan lisensi FLEGT yang menyertai ekspor produk kehutanan ke pasar dunia dengan total nilai ekspor sekitar US$52 miliar.
“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas prestasi ini, karena inovasi adalah satu dari tiga elemen pokok kemampuan daya saing, selain resources dan efektivitas manajemen,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, dalam keterangan resmi, Rabu (7/11/2018).
SILK merupakan sistem pelacakan yang disusun untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan. Dengan sistem ini, maka akan dapat menjamin legalitas produk kayu sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor produk indonesia
“Kita satu-satunya negara yang sudah pakai sistem legalitas kayu dalam perdagangan kayu di Eropa, sehingga tidak perlu lagi due diligence,” ungkap Siti.
Menurutnya, SILK merupakan bukti wujud komitmen Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk memberantas illegal logging, mengurangi pencurian kayu yang diselundupkan ke negara lain seperti yang banyak dilakukan dulunya, serta meningkatkan perdagangan kayu legal.
“Jadi, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran staf atas kerja kerasnya. Menyusun sistem dan pola legalitas kayu ini cukup lama, baru jadi 2-3 tahun ini, setelah perintisannya sejak 11-12 tahun lalu,” kata Siti.
Meski mendapat banyak tantangan, namun ditegaskan Menteri Siti Nurbaya, pihaknya tetap yakin inovasi SILK dapat memberi kontribusi terbaik bagi Indonesia.
“Memang dibutuhkan keberanian dan keyakinan diri. Saya saat memutuskannya yakin, dan artikulasinya memang cukup berat, tapi kita terus bekerja yang terbaik untuk Indonesia,” tegasnya.
