Bisnis.com, JAKARTA -- Berbeda dengan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil sebelumnya, kali ini pemerintah turut menggunakan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tersebut akan mendukung Computer Assisted Test (CAT) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin menerangkan hal ini dilakukan karena jaringan UNBK milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mencapai kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sehingga lebih luas dibandingkan CAT BKN.
“Ini dilakukan agar lebih mendekatkan peserta dengan lokasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di beberapa kabupaten/kota,” jelasnya usai konferensi pers penandatanganan kerja sama antara Kementerian PAN-RB dengan Polri terkait pengamanan seleksi CPNS 2018 di Jakarta, Jumat (28/9/2018).
Dengan demikian, peserta rekrutmen CPNS juga tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang terlalu besar karena lokasi seleksi menjadi lebih dekat.
Adapun kerja sama antara Kementerian PAN-RB dengan Polri mencakup pengamanan pelaksanaan seleksi CPNS 2018 agar berlangsung tertib, bersih, dan transparan. Penandatanganan kemitraan berbentuk nota kesepahaman itu turut disaksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana.
Syafruddin menegaskan MoU ini diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kualitas sistem seleksi CPNS, tapi juga menjamin adanya penegakkan hukum bilamana terjadi kejahatan siber.
“Kami berharap adanya dukungan pengawasan eksternal, penyelidikan apabila terjadi kecurangan terutama yang mengarah kepada tindak pidana, serta antisipasi pengamanan terhadap aksi unjuk rasa dari pihak yang terdampak dengan adanya seleksi CPNS tahun 2018 ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan terima kasihnya karena diikutsertakan dalam pengamanan rekrutmen CPNS. Menurutnya, besarnya skala rekrutmen CPNS kali ini membuka peluang adanya ketidakpuasan dari para peserta yang tidak lolos.
Apalagi, jumlah pendaftarnya mencapai jutaan orang tapi yang diterima hanya ratusan ribu di antaranya.
"Biasanya polisi dapat residu, ujungnya saja. Sekarang, kami diajak dari awal. Jadi, gejolak ketidakpuasan dari awal sudah dideteksi," tutur Tito.
Dia menambahkan Polri juga sudah berpengalaman menggelar rekrutmen calon polisi yang bersih dan transparan selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, Polri juga memiliki kewenangan hukum dan bisa memonitor pelaksanaan rekrutmen CPNS serta mempunyai divisi keamanan siber.
"Saya akan sampaikan ke semua daerah melalui video call, menyampaikan instruksi yang sama ke semua Kapolres. Kalau ada yang tertangkap, akan kami umumkan supaya ada efek jera. Saya juga berharap panitia bisa benar-benar transparan dan bersih," papar Tito.
Adapun ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pertukaran data dan/atau informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum, penyesuaian aplikasi UNBK, koordinasi teknis dan pelatihan bagi proktor dan pengawas provinsi, koordinasi teknis dan pelatihan bagi proktor dan pengawas kabupaten/kota oleh proktor dan pengawas yang telah mendapat pelatihan.
Selain itu, juga dalam penyiapan infrastruktur dan peralatan pendukung UNBK, persiapan dan pelaksanaan SKD dan SKB, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKD dan SKB.
